Atasi Kelangkaan BBM di Lewoleba, PT Hikam Datangkan Kapal Tanker, Ini Reaksi Anggota Dewan

"Kewenangan soal migas itu haknya Pertamina. Jangan kambinghitamkan PT Hikam atas nama manajemen. SPBU sudah ada dan PT Hikam juga ditunjuk untuk transportir. Kalau dermaga Jober belum layak, kita minta pemkab keluarkan izin labuh. Nanti baru kita lihat, apakah itu sudah bisa atasi atau tidak," sebut Gabriel.

Sementara Petrus Bala Wukak menuturkan jika memang karena faktor izin, sebaiknya DPRD Lembata membuat rekomendasi izin berlabuh.

Dia meminta lembaga legislatif membuat rekomendasi supaya pemerintah mengeluarkan izin berlabuh kapal mini tanker.

 Kuota BBM Tetap

Perwakilan Direktur PT Hikam, Sahlan, mengatakan, sejak tahun 2014 tidak ada penambahan kuota BBM untuk Lembata.

Oleh karena itu, sampai saat ini kuota premium 500 KL/bulan, solar 200 KL/bulan dan minyak tanah 175 KL/bulan.

"Dengan dua SPBU, kemudian dengan alat transportasi yang ada, hanya bisa muat untuk on deck-nya untuk premium hanya bisa 20 KL. Kemudian muatan dasarnya untuk solar 10 KL. Di sini SPBU 03 dan 04 kami bantu, jadi penunjukan langsung dari Pertamina," bebernya.

Sahlan melanjutkan, penambahan dua SPBU ini otomatis kuota yang ada juga harus dibagi. Dia menjelaskan, kapal mini tanker itu bisa mengakut BBM sebanyak 350 KL dan sekali angkut langsung dari Kota Maumere. "Kalau sudah muat 350 KL, maka sudah bisa untuk 5-6 hari pelayanan," katanya.

Dia yakin kalau kapal ini mendapatkan izin labuh, maka permasalahan antrean selama ini bisa teratasi dan bisa membantu menggerakkan perekonomian masyarakat.

Wakil rakyat di Lembata, Frans Gewura, menuturkan, program pemerintah pusat saat ini adalah program konversi. Artinya, pemerintah pusat perlahan akan menghapus subsidi BBM yang cukup membebani APBN.

"Suatu ketika nanti semua subsidi akan dicabut dan kita akan pakai BBM dengan harga standar internasional," ujarnya.*