Breaking News:

Salam Pos Kupang

Menyelamatkan Uang Negara

Baca Salam Pos Kupang yang membedah bagaimana cara menyelamatkan uang negara

Menyelamatkan Uang Negara
Dok
Logo Pos Kupang

Baca Salam Pos Kupang yang membedah bagaimana cara menyelamatkan uang negara

POS-KUPANG.COM - KEMARIN tanggal 9 Desember hampir semua aparat penegak hukum di Indonesia, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Kejaksaan dan Kepolisian menggelar berbagai kegiatan untuk memperingati Hari Anti Korupsi Internasional.

Berbagai bentuk kegiatan digelar seperti membagi stiker, mensosialisasikan tentang korupsi di sekolah dan kampus-kampus dan berbagai cara lainnya. Semua itu bertujuan untuk memberikan peringatan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang bahaya korupsi.

Di Ujung Tahun 2019

Apapun jenis kegiatannya, kita tentunya mendukung. Bahkan kita mendorong agar sosialisasi tentang bahaya korupsi ini tidak hanya dilakukan saat Hari Anti Korupsi Internasional ini tetapi saban hari harus terus dilakukan. Sebab bahaya dan dampak dari korupsi ini sangat luar biasa. Dengan setiap hari kita mengingatkan maka diharapkan seluruh warga juga akan sadar untuk tidak melakukan korupsi.

Berbagai tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia sudah terjadi dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi di negeri ini. Hampir setiap hari kita menyaksikan pemeriksaan hingga operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK mempertontonkan berbagai tokoh di antaranya menteri, anggota DPR RI, direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN), gubernur, bupati, walikota.

Dukcapil Kota Kupang Direkomendasikan Terima Sertifikat ISO ISO 9001:2015

Sedangkan untuk tingkat provinsi khususnya di NTT kita menyaksikan aparat penegak hukum seperti jaksa dan polisi melakukan pemeriksaan berbagai kalangan baik itu aparat sipil negara (ASN) hingga para kontraktor.

Bahkan yang lagi ramai hari-hari ini adalah proses pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang adalah kasus korupsi NTT Fair. Berbagai petinggi dan mantan petinggi di provinsi ini hilir mudik di Tipikor untuk menjalani pemeriksaan. Sementara yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa adalah ASN dan kontraktor pelaksana.

Apapun tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum tentunya kita dorong dalam memberantas korupsi. Dengan demikian dari hari ke hari tindak pidana korupsi ini semakin berkurang.

Semestinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa sudah sangat kecil setelah terlibatnya aparat penegak hukum seperti kejaksaan dengan dibentuknya Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Tim ini terlibat langsung dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek. Sehingga menjadi aneh ketika ada kasus korupsi yang diungkap kejaksaan, padahal sudah ada TP4D yang semestinya bisa mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Oleh karena peran TP4D yang "mandul" maka banyak yang meminta agar lembaga tersebut tidak perlu ada lagi. Tetapi juga kita berharap pihak kejaksaan dan kepolisian lebih gencar lagi dalam pencegahan. Namun, pencegahan jangan dijadikan tameng untuk mendapat keuntungan pribadi. (*)

Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved