Ahok Jadi Komisaris Utama PT Pertamina, Inilah Tugas-tugas Basuki Tjahaja Purnama
Suami dari Puput Nastiti Devi itu diangkat oleh Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Komisaris Utama PT Pertamina, dengan gaji yang disebut-sebut wah.
Namun, mengapa Erick Thohir tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat tertentu lalu mengangkat Ahok menjadi komisaris utama?
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan alasan Erick Thohir tak menunjuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero).
Menurut Arya, Erick Thohir lebih menginginkan posisi direktur utama pada perusahaan minyak pelat merah itu diisi oleh orang yang lebih paham di dunia minyak dan gas.
“Karena kita butuh juga yang direksi dan Dirutnya sudah paham dengan bisnisnya (Pertamina),” ujar Arya di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11/2019).
Arya menambahkan, Erick Thohir menunjuk Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina karena menganggap mantan Gubernur DKI Jakarta itu mempunyai integritas yang tinggi dalam melakukan pengawasan.
“(Pertamina) ini harus kencang, jadi butuh pengawasan, kemampuan Pak Ahok,” kata Arya.
Meski akhirnya Ahok hanya diangkat menjadi komisaris utama (Komut) Pertamina, namunpro kontra di kalangan masyarakat tetap saja muncul.
Misalnya, peneliti Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman berpendapat, Ahok yang merupakan seorang eksekutor lebih cocok menjadi direktur utama.
Sementara tugas komisaris bukan di operasional, tetapi melakukan pengawasan terhadap direksi dan mengevaluasi program kerja.
Meski demikian, Ferdy Hasiman menyebut bahwa nama Ahok tetap bisa menggentarkan para mafia.
Ahok sendiri pada kemarin Senin (25/11/2019) telah mengambil SK pengangkatan dirinya sebagai Komisaris Utama Pertamina di Kantor Kementerian BUMN. Ia meminta bantuan dari masyarakat dalam mengawasi kinerja perusahaan plat merah itu.

Menurut Ahok, masyarakat bisa membantu dirinya mengawasi Pertamina dengan cara memberikan laporan jika melihat adanya masalah di perusahaan minyak milik negara tersebut.
“Kita harapkan semakin banyak ada nomor pengaduan, semakin banyak melapor, akan mendorong kami melakukan pengawasan yang lebih baik, karena enggak mungkin bisa ngawasin tanpa informasi (dari masyarakat),” ujar Ahok di Kementerian BUMN, Jakarta.
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) (SP) Pertamina misalnya. Mereka menolak jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjadi petinggi di perusahaan plat merah tersebut.
Mereka menilai Ahok merupakan sosok yang kerap berkata kasar dan membuat gaduh. Hal itu mereka lihat saat Ahok memimpin Jakarta.