Ini Alasan Utama Ahok BTP Gak Bakal Mulus Jadi Calon Bos Pertamina atau PLN, Fadli Zon Ungkap Ini

Pembelaan katanya juga akan diberikannya apabila proses pengangkatan Ahok memimpin Pertamina dilakukan dengan benar.

"Saya akan bela kalau itu tidak ada kesalahan," imbuh Fahri Hamzah.

"Harus fair (adil) dong semua orang di republik ini, ya harus mendapatkan hak-haknya. Nggak boleh ada orang yang selama-lamanya kemudian kita siksa seperti dulu kita menyikas Partai Komunis selama-lamanya nggak boleh ngapa-ngapain. Nggak boleh itu," tambahnya.

Dirinya kembali menegaskan dukungannya kepada Ahok memimpin Pertamina.

Sebab apabila penunjukkan Ahok memimpin Pertamina tidak melanggar ketentuan Perundang-undangan, Ahok menurutnya memiliki hak yang sama sebagai WNI.

"Kalau semuanya clear (tuntas), kalau Undang-undang membolehkan dia, kenapa tidak?," jelas Fahri Hamzah.

"Kenapa kita mesti menghalang-halangi orang yang punya hak secara Undang-undang untuk melakukannya," tambahnya.

Bukan Menyerah

Dukungan yang diberikan kepada Ahok disampaikannya bukan merupakan sikap merendah apalagi menyerah.

Pembelaan agar Ahok dapat memimpin Pertamina dijelaskannya lebih kepada sikapnya sebagai politisi.

Sehingga sikapnya dukung Ahok memimpin Pertamina menurutnya bukanlah aksi menyerah.

"Bukan menyerah, resiko politiknya akan diterima oleh presiden, resiko politiknya akan diterima oleh menteri BUMN, tidak populer, dikritik orang, itu memang resiko hari-hari politisi," tegas Fahri Hamzah.

Sedangkan terkait kritik yang terus disampaikan berbagai pihak atas penunjukan Ahok memimpin Pertamina, Fahri Hamzah
meluruskan.

Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam hal pengawasan pemerintah.

Apalagi lanjutnya, pemerintahan  Jokowi kini telah memasuki periode kedua yang menurutnya harus dituntaskan dengan baik.

"Ya kan sosial media tidak bisa dibikin diem, media massa kan nggak bisa disuruh diem, pengamat kan nggak bisa dibikin diem, tapi keteguhan sikap presiden untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi itu yang kita perluka," jelas Fahri Hamzah.

"Dan presiden ini sudah di periode kedua, jangan banyak takut, kalau dia berani, bela secara berani! ," tegasnya.

Sehingga apabila ada anggapan jika penunjukan Ahok memimpin Pertamina merupakan keinginan Jokowi menurutnya sangat bagus.

"Kalau itu yang dia lakukan secara terbuka itu bagus menurut saya, atau presiden mengatakan, 'saya tidak ikut-ikut mengatur ', katakan menjadi direktur BUMN," ujarnya diakhir tayangan.

Wow, gaji Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama jika jadi Direktur Utama Pertamina kalahkan gaji Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diisukan bakal menduduki kursi Direktur Utama atau Dirut PT Pertamina (Persero) menggantikan Nicke Widyawati.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Pandjaitan menilai tak masalah bila Ahok dilibatkan dalam menjalankan salah satu BUMN.

"Ya kan dia kerjanya bagus, kerjanya boleh. Ya kita lihat saja ya," ujar Luhut Pandjaitan saat ditemui di sela Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Saat ditanya apakah ia telah mengetahui BUMN mana yang akan dipimpin Ahok, Luhut Pandjaitan enggan menjawab.

"Ya enggak tahu, kita tunggu aja," lanjut dia mengatakan.

Sementara itu, saat diminta tanggapannya secara terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman mengatakan, Ahok harus mundur dari PDIP jika mengisi posisi sebagai direksi atau komisaris di BUMN.

"Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Fadjroel Rachman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Sementara status Ahok sebagai mantan terpidana kasus penodaan agama, kata Fadjroel Rachman, tak menjadi halangan.

Menurut dia, yang terpenting Ahok tak pernah menjadi terpidana kasus dugaan korupsi.

Lebih lanjut, Fadjroel Rachman yang juga Komisaris Utama PT Adhi Karya itu menyebutkan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sejak awal menekankan agar jajarannya mengedepankan aturan dalam mengisi posisi di BUMN.

"Jadi kalau mau masuk BUMN, masuk bersih, di dalam bersih-bersih dan keluar bersih. Begitu saja," ujarnya.

Namun, Fadjroel Rachman mengaku belum mengetahui penempatan Ahok di BUMN.

Ia meminta agar masalah posisi Ahok dikonfirmasi langsung kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

"Jadi lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak Kementerian BUMN," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Ahok mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).

Seusai bertemu Erick Thohir, Ahok mengungkapkan, pertemuan selama 1,5 jam tersebut membicarakan soal perusahaan BUMN.

"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara.

Kendati demikian, ia belum mengungkapkan lebih jauh jabatan maupun posisi yang akan didudukinya nanti.

"Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," kata Ahok, suami Puput Nastiti Devi.

Gaji

Jika kelak Ahok diangkat menjadi Dirut Pertamina atau duduk di posisi komisaris, berapa gaji bakal diterima?

Berdasarkan laporan kinerja keuangan Pertamina pada 2018, disebutkan jika kompensasi untuk manajemen yang berupa gaji dan imbalannya untuk 17 direksi dan komisaris mencapai 47,23 juta dollar AS atau setara Rp 671 miliar per tahun.

Jika Rp 671 miliar dibagi kepada 17 orang direksi dan komisaris, maka tiap orang menerima Rp 39 miliar setahun atau Rp 3,25 miliar per bulan.

Gaji direksi Pertamina mengalahkan gaji dan tunjangan Presiden Jokowi senilau Rp 62,74 juta per bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi Negara dan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001.

Bandingkan pula dengan gaji pokok dan tunjangan Gubernur DKI Jakarta, jabatan yang pernah diduduki Ahok, senilai Rp Rp 8,4 juta per bulan.

Namun, tak hanya itu, setiap bulan Gubernur DKI Jakarta mendapatkan Biaya Penunjang Operasional (BPO) sebesar 0,13 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan PP Nomor 109 Tahun 2000.

Setiap bulan, BPO Gubernur DKI Jakarta mencapai miliaran rupiah.

Susunan Direksi dan Komisaris

Berikut susunan direksi dan komisaris pada PT Pertamina (Persero) pada saat ini:

Direksi

Direktur Utama: Nicke Widyawati

Direktur Hulu: Dharmawan H Samsu

Direktur Pengolahan: Budi Santoso Syarif

Direktur Pemasaran Korporat: Basuki Trikora Putra

Direktur Pemasawan Retail: Mas'ud Khamid

Direktur Keuangan: Pahala N Mansury

Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur: Gandhi Sriwidodo

Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia: Ignatius Tallulembang

Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko: Heru Setiawan

Direktur Sumber Daya Manusia: Koeshartanto Koeswiranto

Direktur Manajemen Aset : M Haryo Yunianto

Komisaris

Komisaris Utama: Tanri Abeng

Wakil Komisaris Utama: Arcandra Tahar

Komisaris: Ego Syahrial, Gatot Trihargo, Suahasil Nazara, Alexander Lay.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul https://wartakota.tribunnews.com/2019/11/20/aturan-ini-yang-bisa-gagalkan-ahok-jadi-dirut-pertamina?page=all