DPRD NTT Terus Bahas Pinjaman Dana Rp 900 Miliar, Simak Penjelasan Emi Nomleni

Lembaga DPRD NTT terus bahas pinjaman dana Rp 900 miliar, simak penjelasan Emi Nomleni

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pihak DPRD NTT terus melakukan rapat pembahasan pinjaman daerah ke Bank NTT sebesar Rp 900 miliar (M). Anggaran ini akan dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan provinsi di NTT.

Rapat ini berlangsung di sidang utama DPRD NTT, Senin (18/11/2019). Rapat ini dipimpin Ketua DPRD NTT, Emi Nomleni didampingi Wakil Ketua, Vhris Mboeik dan Alo Malo Ladi.

• Pilkada Sumba Barat, Komisioner KPU Teguh Raharjo: Calon Perseorangan Butuh 79.321 Dukungan

Ketua Komisi II DPRD NTT, Drs. Kasimirus Kolo,M.Si yang ditemui usai sidang mengatakan, rapat itu masih membahas mengenai rencana pinjaman daerah Rp 900 M ke Bank NTT.

"Kita sudah lakukan konsultasi ke Kemendagri dan tidak ada larangan mengenai penyesuaian Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara ( KUA -PPAS). Pafa saat konsultasi di Kemendagri, beberapa kali saya tanyakan apakah bisa tidak melakukan penyesuaian KUA-PPAS. Dirjen yang membidangai soal anggaran katakan bisa," kata Kasimirus.

• Demokrat DPRD Ende Ancam Pimpin Guru Tidak Tetap Boikot Mengajar

Dia menjelaskan, penyesuaian KUA-PPAS bisa dilakukan ,bahkan NTT dua tahun lalu juga telah melakukan penyesuaian KUA-PPAS.

"Jadi bisa disesuaikan. Ini kan sementara jadi saya kira bisa dilakukan penyesuaian," katanya.

Dikatakan, dalam penyesuaian itu tentu harus memenuhi pertimbangan kepentingan, apakah ada kebutuhan prioritas.

"Menurut saya, jawaban ya iya, karena membangun infrastruktur jalan provinsi sudah menjadi prioritas dan sudah tertuang dalam Perda RPJMD. Karena itu DPRD sebagai mitra mendukung penuh agaral pinjaman itu bisa dilakukan sehingga tahun 2023 semua jalan provinsi sudah tuntas," ujarnya.

Dia mengatakan, penyesuaian KUA-PPAS itu daoat dilakukan asalkan tergantung kesepakatan antara DPRD dan pemerintah.

"Kata sepakat nanti dibahas dalam rapat banggar. Nah ini belum sampai di sana,sedangkan urgensinya sudah jelas bahwa membangun infrastruktur dan akan miliki efek multiplayer dan berdampak luas bagi pembangunan di NTT," katanya.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD NTT, Alex Take Ofong mengatakan, penyesuaian KUA -PPAS itu akan dikonsultasikan lagi ke Kemendagri.

"Tentu kemendagri akan melihat dokumen pendukung dan juga rencana pemanfaatan anggaran atau dana pinjaman tersebut. Kita butuh percepatan pembangunan yang sudah tertuang dalam RPJMD, terutama membangun infrastruktur jalan," kata Alex. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)