Demokrat DPRD Ende Ancam Pimpin Guru Tidak Tetap Boikot Mengajar

Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Ende Ancam pimpin Guru Tidak Tetap boikot mengajar

Demokrat DPRD Ende Ancam Pimpin Guru Tidak Tetap Boikot Mengajar
POS-KUPANG.COM/ROMUALDUS PIUS
DPRD Kabupaten Ende Sedang Mengikuti Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Ende, Senin (18/11/2019) Di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Ende 

Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Ende Ancam pimpin Guru Tidak Tetap boikot mengajar

POS-KUPANG.COM | ENDE - Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Ende mengancam akan memimpin para Guru Tidak Tetap ( GTT) untuk melakukan boikot mengajar karena Fraksi Demokrat menilai telah terjadi pembohongan terhadap nasib guru GTT.

Hal ini dikatakan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Ende, Mahmud saat membacakan pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Ende terhadap penjelasan Bupati Ende tentang nota keuangan atas RAPBD Tahun Anggaran 2020 serta penjelasan atas 2 buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ende, Senin (18/11/2019) di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Ende.

Tenunan Khas NTT di Makassar Warnai Ulang Tahun Paroki Santo Albertus Agung Tanjung Bunga

Mahmud mengatakan Fraksi Demokrat mendorong pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan polemik guru tidak tetap (GGT) berhubungan dengan inventarisasi jumlah GTT dan persoalan pembayaran insentif sejak tahun 2018 yang mana hanya terbayar 4 bulan dan pada tahun 2019 belum juga dibayar.

"Jika persoalan GTT tidak segera ditindaklanjuti maka Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Ende akan memimpin para Guru Tidak Tetap (GTT) untuk melakukan boikot mengajar karena Fraksi Demokrat menilai telah terjadi pembohongan terhadap nasib guru GTT," kata Mahmud.

Bersepeda Keliling Indonesia Sioprasta dan Mas Kunjungi Panti Asuhan Agape

Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Ende juga menghimbau kepada lembaga DPRD Kabupaten Ende untuk membentuk Pansus DPRD Kabupaten Ende terkait dengan keberadaan GTT.

Pada kesempatan itu Fraksi Demokrat juga meminta kepada Pemda Ende untuk melakukan pengkajian dan tahapan verifikasi dan asistensi dokumen perencanaan desa berhubungan dengan sistem aplikasi Sistim Keuangan Desa yang terkesan berbelit-belit dan tidak efektif yang berdampak pada lambannya penetapan APBDes. (Laporan Reporter POS- KUPANG.COM, Romualdus Pius)

Penulis: Romualdus Pius
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved