News

Polemik Pembahasan RAPBD 2020, Penjabat Sekda TTU Diperiksa Penyidik Polda NTT Selama Tiga Jam

Terpantau, Penjabat Sekda TTU, Fransiskus Tilis diperiksa selama tiga jam lebih oleh penyidik Dirkrimsus Polda NTT. Frans didampingi sejumlah pejabat

Polemik Pembahasan RAPBD 2020, Penjabat Sekda TTU Diperiksa Penyidik Polda NTT Selama Tiga Jam
POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI
Kepala BKD Kabupaten TTU, Frans Tilis 

 Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Tommy Mbenu

POS KUPANG, COM, KEFAMENANU - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) NTT terus mengusut polemik pembahasan RAPBD TTU tahun 2020 yang diduga bermasalah.

Kali ini, penyidik memeriksa Penjabat Sekda TTU, Fransiskus Tilis, dan beberapa anggota DPRD TTU di Ruang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mapolres TTU, Jumat (8/11/2019). Fransiskus Tilis diperiksa sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Terpantau, Penjabat Sekda TTU, Fransiskus Tilis diperiksa selama tiga jam lebih oleh penyidik Dirkrimsus Polda NTT. Frans didampingi sejumlah pejabat di lingkup Pemkab TTU yang sementara berjaga di luar.

Seusai diperiksa, Fransiskus Tilis mengungkapkan, dirinya diperiksa terkait tupoksinya sebagai ketua TAPD dan juga terkait mekanisme dokumen anggaran dari pemerintah daerah ke DPRD TTU.

"Saya tidak hafal berapa pertanyaan, tapi sebatas tupoksi TAPD, kemudian jabatan saya. Juga tentang sedikit perbedaan dokumen yang pemerintah miliki dengan hasil banggar," ungkapnya.

Ketika ditanya apakah pemeriksaan terhadap dirinya itu terkait dengan selisih anggaran Rp 200 miliar yang tertuang dalam KUA PPAS, Fransiskus sangat hati-hati dalam menjawab pertanyaan wartawan.

"Selisih anggaran itu oke, tapi nilainya berapa, kita tidak tau. Hanya menyinggung tentang perbedaan angka antara hasil
banggar dengan KUA PPAS," terangnya.

Fransiskus mengatakan, pemeriksaan terhadap dirinya sebenarnya merupakan tindakan pencegahan (kuratif) sehingga star awal dalam penyusunan anggaran sudah diingatkan oleh penegak hukum supaya selalu berhati-hati.

"Ya, walaupun untuk kepentingan umum kita harus dudukkan pada aturan yang berlaku," ujarnya.

Di tempat terpisah, Kapolres TTU, AKBP Rishian Krisna Budhiaswanto, membenarkan penyidik dari Polda NTT kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait pembahasan RAPBD TTU tahun 2020.

"Pemeriksaan hari ini merupakan tindaklanjut dari kemarin. Hari ini ada beberapa dari pemda dan dari DPRD yang diundang oleh tim Polda NTT untuk dimintai klarifikasi terkait dengan situasi yang viral saat pelaksanaan sidang paripurna kemarin," terang Rishian. *

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Benny Dasman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved