Banyak Operator Sekolah di Lembata Bukan Pegawai Negeri, Simak Infonya

Operator sekolah saat ini punya posisi strategis khususnya dalam hal pengelolaan data sekolah. Namun kenyataannya operator sekolah kadang juga bekerj

Banyak Operator Sekolah di Lembata Bukan Pegawai Negeri, Simak Infonya
POS KUPANG.COM/RICKO WAWO
Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lembata, Michael Bala 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, RICKO WAWO

POS-KUPANG.COM-LEWOLEBA-Operator sekolah saat ini punya posisi strategis khususnya dalam hal pengelolaan data sekolah. Namun kenyataannya operator sekolah kadang juga bekerja rangkap sebagai guru. Kalaupun ada, kebanyakan mereka masih berstatus tenaga honorer.

Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lembata, Michael Bala mengakui sampai saat ini banyak sekolah di Lembata yang belum mempunyai operator sekolah mumpuni.

"Kita di NTT pengadaan operator sekolah bukan pegawai negeri. Rata rata guru merangkap operator atau dari tenaga komite. Sekolah itu satuan pendidikan UPT jadi perangkatnya harus lengkap," ujar Michael saat ditemui Pos Kupang, Rabu (6/11/2019).

Ini baru operator sekolah, lanjut Michael dan belum bicara perihal pengelola perpustakaan dan laboratorium. Mereka juga harus pengelola khusus. Sekolah negeri wajib operatornya pegawai negeri supaya kerjanya khusus operator (tenaga tata usaha sekolah) saja.

Menurutnya, dampak dari masalah adalah soal pelaksanaan tugas.
Selain pelaksanaan tugas tidak maksimal dan outputnya tidak maksimal, tenaga operator itu terikat betul dengan sekolah. Padahal dia bertanggungjawab penuh terhadap urusan dana BOS yang memerlukan data rinci.

Disampaikannya, kebutuhan tenaga operator sekolah pegawai negeri sudah tertuang di dalam Permendikbud.

"Disebut tenaga pendidik dan tenaga pendidik lainnya. Nah tenaga pendidik lainnya itu yang operator sekolah salah satunya. Jadi Kita sudah usulkan tapi dibatasi formasi. Kalau mau kualitas pendidikan meningkat itu bicara dari pusat. Guru saja kurang apalagi tenaga pendidik lain."

Michale menambahkan sampai sekarang urusan dana Bos juga masih bermasalah karena laporannya tidak tepat waktu. Hal ini tentu sangat bergantung pada tenaga operator sekolah. Kalau mereka banyak merangkap tugas maka laporan juga pasti terhambat.

"Faktor kedua itu jaringan internet yang ada di sekolah kan belum terpenuhi. Faktor ketiga kepala sekolah dan guru tidak mengeti masalah laporan keuangan dengan sistem akuntasi jadi kita harus kasi pelatihan," urainya.

Dana Bos Afirmasi Untuk Ketersediaan Teknologi di Sekolah

Selain dana BOS reguler, pemerintah pusat juga kini menggulirkan dana BOS Afirmasi sejak tahun ini. Menurut Michael dana afirmasi ini diberikan kepada sekolah-sekolah yang berkinerja baik. Dana itu dimanfaatkan hanya untuk membeli alat-alat elektronik seperti komputer, laptop termasuk tablet. Setiap siswa seyogyanya harus memiliki satu perangkat elektronik tersebut tetapi tetap disimpan dan dikelola di sekolah. Tujuan adanya dana BOS afirmasi ini adalah untuk membantu pengembangan pembelajaran digital.

"Untuk Lembata belum masuk, tapi dananya sudah ada di provinsi. Tinggal masuk di rekening sekolah saja. Jalurnya sama seperti BOS reguler, dari provinsi langsung ke rekening sekolah," jelasnya.

Dia menyebutkan kalau dana BOS reguler untuk operasional sekolah setiap hari, sedangkan BOS Afirmasi untuk pengembangan pemebelajaran digital di sekolah. Besaran dana untuk afirmasi ini juga berbeda dengan yang reguler sesuai dengan harga satuan alat elektronik juga. (*)

Keterangan Foto/Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lembata, Michael Bala
Area lampiran

Penulis: Ricardus Wawo
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved