UMP NTT

SPSI NTT Minta Pengawas UMP di Kabupaten dan Kota Aktif Laksanakan Pengawasan

Ketua SPSI NTT minta Pengawas UMP di kabupaten dan kota aktif laksanakan Pengawasan

SPSI NTT Minta Pengawas UMP di Kabupaten dan Kota Aktif Laksanakan Pengawasan
POS-KUPANG.COM/Oby Lewanmeru
Ketua SPSI NTT, Stanis Tefa 

Ketua SPSI NTT minta Pengawas UMP di kabupaten dan kota aktif laksanakan Pengawasan

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( SPSI) Provinsi NTT meminta agar pengawas UMP dari Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT harus aktif melakukan tugas pengawasan penerapan UMP di kabupaten dan kota. Pasalnya, UMP yang ditetapkan pemerintah, tidak diterapkan secara maksimal.

Hal ini disampaikan Ketua SPSI NTT, Stanis Tefa saat dikonfirmasi POS-KUPANG.COM, Jumat (1/11/2019).

Tawar Menawar Kepentingan Pemilihan Pimpinan AKD DPRD Sikka Alot, Paripurna Tunda Lagi

Menurut Stanis, selama ini pengawasan penerapan UMP dilakukan oleh pengawas dari Dinas Nakertrans di kabupaten dan kota. Namun, adanya UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka kewenangan pengawasan itu ada di provinsi.

"Karena itu, kita minta pengawasan UMP oleh pemerintah provinsi harus aktif. Jangan sampai usai penetapan UMP, penerapannya tidak berjalan," kata Stanis.

Dijelaskan, sesuai PP Nomor 78 tahun 2015 sudah mengatur jelas soal pengupahan dan pengawasan, karena itu, perlu ada pengawas UMP.

Didekati Gerindra, Cucu Presiden Soekarno Paundrakarna Dukung Putra Sulung Jokowi di Pilkada Solo

"Jika tidak, maka penerapan UMP tidak bisa berjalan. Kalau di Kota Kupang, saya kira bisa dijangkau oleh pemerintah provinsi, tapi yang ada di kabupaten -kabupaten pasti kesulitan," katanya.

Terkait kendala tidak diterapkannya UMP, ia mengatakan, selama ini ,apabila pemberi kerja atau perusahaan yang tidak menerapkan UMP, maka sering terjadi pemutusan hubungan kerja.

"Selain itu karena perusahaan tidak menjalankan UU secara normatif yang mengakibatkan penerapan UMP tidak berjalan," ujarnya.

Kendala lain, tidak diterapkannya UMP, menurut Stanis karena tidak ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara perusahaan dan tenaga kerja.

"Akibatnya, pengaturan hak libur,cuti maupun upah juga tidak sesuai aturan. Kondisi ini kita lihat dan juga tidak heran kalau setiap tanggal 1 Mei adanya protes dari para buruh," ujarnya.

Menyinggung soal adanya penilaian bahwa SPSI tidak berpihak pada buruh atau tenaga kerja, Stanis mengatakan, SPSI selama ini sangat konsen dalam memperjuangkan hak-hak buruh terutama upah.

"Kita juga masuh dalam dewan pengupahan sehingga pada forum itu kita beri argumentasi yang berpihak kepada tenaga kerja. Jadi SPSI itu ada bersama para buruh," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved