Pilkada Malaka

Bupati dan Bawaslu Tanda Tangan Anggaran Pengawasan Pilkada Malaka, Ini Nominalnya

Pejabat bupati dan Bawaslu tanda tangan anggaran Pengawasan Pilkada Malaka 2020, ini nominalnya

Bupati dan Bawaslu Tanda Tangan Anggaran Pengawasan Pilkada Malaka, Ini Nominalnya
POS-KUPANG.COM/Teni Jenahas
Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran dan Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka, Petrus Nahak menandatangani NPHD anggaran pengawasan Pilkada di Aula Kantor Bupati Malaka, Kamis (31/10/2019). 

Pejabat bupati dan Bawaslu tanda tangan anggaran Pengawasan Pilkada Malaka 2020, ini nominalnya

POS-KUPANG.COM | BETUN - Pemerintah Kabupaten Malaka dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum ( Bawaslu) Kabupaten Malaka telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran pengawasan Pilkada serentak tahun 2019 di Aula Kantor Bupati Malaka, Kamis (31/10/2019).

Dalam NPHD itu disebutkan, Pemkab Malaka menghibahkan anggaran sebesar Rp 7,1 M kepada Bawaslu Kabupaten Malaka untuk pengawasan Pilkada Malaka tahun 2020 mendatang.

Koptan Palindi Organik, Sumba Timur Panen Bawang Merah 12.5 Ton di Musim Kemarau

Penandatanganan NPHD tersebut dilakukan antara Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH sebagai pimpinan Pemerintahan di Kabupaten Malaka dan Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka, Petrus Nahak Manek dan disaksikan Pimpinan DPRD Kabupaten Malaka, yang dihadiri Wakil Ketua II, Hendrikus Fahik Taek, SH dan Sekda Malaka, Donatus Bere, SH, selaku Ketua TAPD.

Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran mengatakan, dirinya sangat senang karena telah disepakati anggaran pengawasan Pilkada tahun 2020. Karena hal ini merupakan syarat mutlak untuk penyelenggaraan pilkada.

Musrenbangdes, Warga Minta Bangun Pemecah Gelombang di Nangadhero Nagekeo

Bupati Stef berharap, jumlah anggaran yang telah disepakati dalam NPHD bisa mencukupi kegiatan pengawasan pilkada oleh Bawaslu. Selaku pimpinan wilayah, Bupati Stef tidak menutup ruang komunikasi manakala Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya masih membutuhkan anggaran.

Bila ada persoalan di lapangan, Bawaslu bisa menyampaikan kepada bupati dan bila tidak ada jalan keluar maka dilanjutkan ke gubernur untuk dicarikan solusi. Sebab, mendiskusikan penggunaan keuangan negara tidak mengenal jalan bantu selama masih dalam koridor hukum yang berlaku.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Malaka, Hendrikus Fahik Taek menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan bawaslu meski ada selisih pikiran soal anggaran namun pada akhirnya bisa diselesaikan dengan baik dan elegan. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah dan bawaslu memiliki satu tekad dan tujuan yakni menyusukseskan penyelenggaraan Pilkada Malaka 2020.

Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka, Petrus Nahak mengatakan, dengan ditandatangani NPHD ini maka Bawaslu dapat melaksanakan tugas pengawasan Pilkada Malaka yang prosesnya sudah dimulai sejak tahun 2019. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Teni Jenahas)

Penulis: Teni Jenahas
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved