VIDEO: Bawaslu NTT Minta Masukan Publik Tentang UU Pemilu dan Pilkada. Ini Videonya

VIDEO: Bawaslu NTT Minta Masukan Publik Tentang UU Pemilu dan Pilkada. Kegiatan tersebut berlangsung di Swiss-belin Hotel Kristal Kupang.

VIDEO: Bawaslu NTT Minta Masukan Publik tentang UU Pemilu dan Pilkada. Ini Videonya

POS-KUPANG.COM/KUPANG – VIDEO: Bawaslu NTT Minta Masukan Publik tentang UU Pemilu dan Pilkada. Ini Videonya

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu ) Provinsi NTT menggelar workshop eksaminasi Undang-undang (UU) Pemilu dan Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

Workshop ini berlangsung di Swiss Belinn Kristal Hotel, yang beralamat di ,Jalan Timor Raya, Kota Kupang, Selasa (22/10/2019).

VIDEO: Ternyata, NasDem Utus Yasin Limpo Jadi Menteri Dalam Kabinet Presiden Jokowi. Simak Videonya

VIDEO: Presiden Jokowi Minta Sri Mulyani Tetap Menjadi Menteri Keuangan RI. Simak Videonya

VIDEO: Gubernur NTT, Viktor Laiskodat Tiba Kembali di Kupang dan Dijemput Para Pejabat. Ini Videonya

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu NTT, Jemris Fointuna, mengatakan, dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan pengawasan partisipatif antara Bawaslu NTT dengan stakeholder dan masyarakat, terutama menjelang Pilkada serentak di sembilan kabupaten di NTT tahun 2020, maka pihaknya menyelenggarakan workshop eksaminasi UU pemilu dan pilkada.

"Kegiatan ini diselenggarakan untuk melihat UU tentang pemilu, apakah memberi ruang bagi Bawaslu ataukah melemahkan Bawaslu. Begitu juga dalam proses hukum kasus pemilu," kata Jemris.

Dia mencontohkan, dalam UU mengatur soal larangan-larangan tetapi tidak ada sanksinya.

"Saya contohkan, ada pejabat negara dalam mengikuti pilkada menggunakan fasilitas negara. Kita proses, namun akhirnya tidak ada sanksi, sehingga sama saja," katanya.

Dia mengharapkan agar dengan workshop itu bisa memberi masukan dan informasi sebagai bahan tambahan dalam merevisi UU itu yang saat ini masih berproses di MK.

Dikatakannya, UU Nomor 10 Tahun 2016 itu  tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Halaman
12
Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Frans Krowin
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved