Indonesia Darurat Narkoba, Kepala BNN Provinsi : Perhatian Pemkab di NTT Masih Rendah

Negara Indonesia darurat narkoba, Kepala BNN Provinsi: Perhatian Pemkab di NTT Masih Rendah

Indonesia Darurat Narkoba, Kepala BNN Provinsi : Perhatian Pemkab di NTT Masih Rendah
POS-KUPANG.COM/RYAN NONG
Kepala BNN Provinsi NTT, Brigjen Pol Teguh Imam Wahyudi SH MM 

Negara Indonesia darurat narkoba, Kepala BNN Provinsi: Perhatian Pemkab di NTT Masih Rendah

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Indonesia ditetapkan sebagai negara dengan status darurat narkoba sejak tahun 2015. Penetapan tersebut berdasarkan tingginya angka paparan narkoba baik dari tingkat peredaran hingga penyalahgunaannya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional yang bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lipi) pada 2018 di 13 kota besar di Indonesia ditemukan fakta mencengangkan.

Anak Berkebutuhan Khusus di NTT Mencapai 8000 Lebih, 5000 Lebih Belum Dijangkau

 Terjadi penurunan angka paparan narkotika di kalangan pekerja yakni dari angka 2 juta orang pada tahun 2017 menjadi 1,5 juta orang pada tahun 2018. Namun, fenomena sebaliknya terjadi untuk kategori pelajar (SD hingga PT). Terjadi peningkatan yang signifikan untuk kategori ini yakni dari 800 ribu pelajar pada 2017 menjadi 2,3 juta pelajar pada 2018. 

Sementara itu, untuk Provinsi NTT, berdasarkan penelitian yang dilakukan BNN Pusat yang bekerjasama dengan Universitas Indonesia pada akhir 2017, sebanyak 36.022 orang dinyatakan terpapar narkoba. Angka itu menunjukan tingkat prevelensi paparan narkoba terhadap nasional berada pada 0.9 persen.

Kebakaran di Maumere, Asap Hitam Mengepung Pemukiman Warga Jalan Nong Meak

Namun, meski merujuk pada fakta empiris yang demikian, Badan Narkotika Nasional Provinsi NTT mengaku masih melaksanakan tindakan penanganan, pencegahan dan penanggulangan menggunakan skala prioritas. Hal ini terjadi karena dari 22 kabupaten kota di Provinsi NTT, hingga saat ini baru tiga kabupaten kota yang membentuk Kantor BNN Kota/Kabupaten. 

"Jadi kita penanganan, pencegahan dan penanggulangan menggunakan skala prioritas, jadi mana daerah yang rawan itulah yang kita prioritaskan terlebih dahulu," ujar Kepala BNN Provinsi NTT, Brigjen Pol Teguh Imam Wahyudi SH MM kepada POS-KUPANG.COM pada Rabu (16/10/2019) sore.  

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut harus diambil karena belum semua kabupaten memiliki kantor BNN Kabupaten, sementara itu BNN Provinsi mengalami kendala klasik terkait keterbatasan SDM dan keterbatasan penganggaran. 

"Terus terang saja kami kendala sebetulnya klasik juga, seperti keterbatasan SDM dan anggaran tapi faktanya seperti itu makanya saya belum bisa menjangkau ke seluruh kabupaten," ujar Wahyudi.

Ia menjelaskan, tiga kantor BNN Kabupaten/Kota yang ada di NTT saat ini terdiri dari BNN Kota Kupang, BNN Kabupaten Rote Ndao dan BNN Kabupaten Belu, sementara untuk Kabupaten Manggarai Barat sedang mempersiapkan proses studi banding ke BNN Pusat untuk membangun Kantor BNN Kabupaten Manggarai Barat.

Halaman
12
Penulis: Ryan Nong
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved