Interpol Buru Veronica Koman Gak Kena-Kena, Eh Malah Muncul di 2 TV, Obral Omongan Tentang Papua

Aktivis Veronica Koman yang diburu polisi/DPO baru saja muncul di 2 TV, keberadaanya pun makin jelas.

Di mana Veronica Koman saat ini yang menjadi buronan?

Diduga kuat ada di negara tetangga Indonesia.

POS-KUPANG.COM - Interpol Buru Veronica Koman Gak Kena-Kena, Eh Malah Muncul di 2 TV, Obral Omongan Tentang Papua

Aktivis dan pengacara Hak Asasi Manusia (HAM), Veronica Koman, menyatakan dirinya akan terus menyuarakan pelanggaran HAM dan ketidakadilan yang dialami rakyat Papua.

Dilansir ABC Australia, Veronica Koman berkata telah meminta kepada pihak keluarganya untuk bersabar karena persoalan yang dialami rakyat di Papua jauh lebih berat.

"Saya tidak akan berhenti," kata Veronica Koman dalam wawancara khusus dengan program The World ABC TV yang ditayangkan, Kamis (3/10/2019) malam.

Veronica Koman saat ini sedang dicari oleh pihak Kepolisian RI setelah dijadikan tersangka, sehingga selama beberapa waktu dia memilih mengambil sikap low profile, khususnya terhadap media.

Sebelum berbicara dengan presenter ABC Beverley O'Connor, Veronica Koman juga sudah melakukan wawancara dengan stasiun televisi Australia lainnya, SBS TV.

(ABC.NET.AU/ABC TV: THE WORLD/FACEBOOK.COM/VERONICA KOMAN)

Mengenai keputusannya untuk akhirnya bersedia diwawancara, Veronica Koman menyatakan hal itu didorong oleh situasi di Papua yang semakin memburuk.

"Sebab saya kira saat ini kita menyaksikan periode paling suram di Papua dalam 20 tahun terakhir. Kini ada tindakan keras yang belum pernah terjadi sebelumnya di sana," jelasnya mengatakan.

Apakah Veronica Koman tidak khawatir dengan keselamatan dirinya sendiri saat ini?

"Tentu saja saya khawatir dengan diri saya dan keluarga saya di Indonesia. Tapi hal itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan apa yang dialami rakyat Papua," ujarnya.

Menanggapi status tersangka yang dikenakan terhadap dirinya dengan tuduhan sebagai provokator, Veronica Koman melihat hal itu tak lebih dari upaya pemerintah RI untuk menghancurkan kredibilitasnya.