Sama Seperti di Indonesia, Praktek Korupsi Juga Menyebar di Jajaran Pemerintah Daerah Australia
Hampir semua Pemerintahan Daerah di negara bagian Victoria, Australia, ternyata memiliki risiko korupsi terkait pengadaan barang dan jasa.
Penulis: Agustinus Sape | Editor: Agustinus Sape
lihat foto
"Jajaran Pemerintahan Daerah berisiko tinggi melakukan korupsi karena faktor kedekatan pejabat dengan para kontraktor lokal," kata laporan itu.
Pemkot Darebin dalam tanggapannya menyatakan "perubahan signifikan telah diterapkan pada sistem Pemkot" demi mengurangi risiko korupsi terkait pengadaan barang dan jasa.
Sedangkan Pemkot Ballarat mengatakan pihaknya akan menyusun rencana aksi untuk mengurangi risiko korupsi seperti yang direkomendasikan IBAC.
Langkah pencegahan korupsi
Berkaca dari cara IBAC menangani kasus korupsi pada jajaran pemerintahan daerah di Victoria, lembaga tersebut selain menyeret pelaku ke pengadilan, juga memberikan beberapa rekomendasi sebagai langkah pencegahan.
Misalnya, IBAC mewajibkan kedua Pemkot tersebut untuk melaporkan langkah-langkah yang telah mereka ambil selama 12 bulan sejak laporan itu diumumkan.
Pemkot diminta melaporkan upaya apa saja yang dilakukan dalam memperkuat proses pengadaan barang dan jasa serta sistem untuk mengatasi potensi korupsi dalam proyek-proyek mereka.
IBAC merekomendasikan jajaran Pemkot untuk memperbaiki pendokumentasian seluruh proses pengadaan barang dan jasa, merotasi pelaksana proyek, pelatihan staf proyek mengenai pengadaan barang dan jasa, penanganan konflik kepentingan, kode etik, dan pelimpahan tanggung jawab keuangan.
Selain itu, IBAC merekomendasikan agar semua Pemkot membuat kode etik bagi para kontraktor dan pemasok barang dan jasa, yang antara lain mewajibkan mereka untuk mendeklarasikan adanya konflik kepentingan serta melaporkan perilaku korup jajaran Pemkot dan kontraktor lainnya.
Sumber: ABC News Indonesia
