Alotnya Paripurna RAPBD Perubahan Sikka, Mikrofon Macet Sampai Skor Sidang

Alotnya Paripurna RAPBD Perubahan Sikka, mikrofon macet sampai skor sidang

Alotnya Paripurna RAPBD Perubahan Sikka, Mikrofon Macet Sampai Skor Sidang
POS-KUPANG.COM/Eginius Mo'a
Suasana rapat paripurna di gedung Kulababong DPRD Sikka, Jalan El Tari Kota Maumere, Pulau Flores,Senin (30/9/2019) 

Alotnya Paripurna RAPBD Perubahan Sikka, mikrofon macet sampai skor sidang

POS-KUPANG.COM | MAUMERE - Rapat paripurna DPRD Sikka berlangsung alot membahas penetapan Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda) APBD Perubahan 2019, Senin (30/9/2019) di Gedung Kulababong DPRD Sikka, Kota Maumere, Pulau Flores.

Ketua Sementara DPRD Sikka, Donatus David, S.H, didampingi Wakil Ketua Sementara, Yoseph Karmianto Eri, S.Fil, mendapat Interupsi silih berganti dari para anggota dewan menanyakan legalitas penetapan yang akan dilakukan DPRD.

BREAKING NEWS: Polres TTU Ungkap Sindikat Pencurian Motor Internasional di Perbatasan RI-RDTL

Meski sembilan fraksi di DPRD Sikka telah diumumkan pembentukannya hari Jumat lalu, namun belum disyahkan.

Anggota Fraksi PAN, Partai Nasdem dan Partai Gerindra terang-terangan menolak penetapan Ranperda RAPBD dan tidak bertanggungjawab atas penetapan itu.

Ketua Fraksi PAN DPRD Sikka, Philips Fransiskus, dua kali gagal menyampaikan pendapatnya menggunakan mikrofon. Ia menduga macetnya mikrofon pada deretan kursi anggota Fraksi PAN dan Partai Nasdem disengajakan supaya fraksi berseberangan tidak menyampaikan pendapatnya.

Warga Ende Dikenalkan Kentongan Untuk Antisipasi Bencana

"Saya sarankan sidang diskors untuk memberikan kesempatan kepada staf Sekwan Sikka memperbaiki mikrofon," kata Philips.

Donatus David, menyahuti permintaan skors sidang menyarankan pimpinan fraksi-fraksi berembuk di ruang ketua sementara.

Dalam lanjutan sidang, Ketua Fraksi PDIP, Stefanus Sumandi, mengatakan penetapan RAPB Perubahan sejalan dengan perintah regulasi dan surat edaran Mendagri Nomor 160/1294/2019). Pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota dapat menetapkan RAPBD.

"Tiga bulan sebelum akhir tahun anggaran, APBD Perubahan sudah harus ditetapkan. Kita hanya punya waktu hari ini, Senin (30/9/2019). Ini (surat edaran) dasar bagi kita semua menetapkan. Kita tidak punya kepentingan masing-masing di sini," tegas Sumandi.

Seluruh rakyat Sikka, kata Sumandi, sedang menunggu berbagai kebijakan politik yang akan diambil dalam keputusan ini. Karena itu, FPDIP menyetujui Rancangan Perda Sikka tentang RAPBPD Perubahan 2019 sesuai surat keputusan gubernur dan hasil asistensi bersama DPRD Sikka.

Pemberian beasiswa, Sumandi menegaskan, seluruh pelaksanaan harus sesuai peraturan perundangan yakni kepada mahasiswa kurang mampu, mahasiswa berprestasi dan mahasiswa kedokteran. (laporan reporter pos-kupang.com, eginius mo'a)

Penulis: Eugenius Moa
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved