Sidang Banggar DPRD Lembata Permasalahkan Pengembalian Anggaran Jembatan Waima

Sidang Banggar DPRD Kabupaten Lembata Permasalahkan Pengembalian Anggaran Jembatan Waima

Sidang Banggar DPRD Lembata Permasalahkan Pengembalian Anggaran Jembatan Waima
POS-KUPANG.COM/Ricko Wawo
Rapat Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas RAPBD Perubahan Tahun 2019 berlangsung alot pada Sabtu, (28/9/2019). Rapat ini dilangsungkan usai Agenda Pemandangan Umum setiap fraksi DPRD Lembata dan tanggapan pemerintah terhadap Nota Keuangan Atas Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Lembata Tahun 2019. 

Sidang Banggar DPRD Kabupaten Lembata Permasalahkan Pengembalian Anggaran Jembatan Waima

POS-KUPANG.COM | LEWOLEBA - Persoalan pengembalian anggaran pengerjaan Jembatan Waima kembali mencuat dalam sidang Badan Anggaran ( Banggar) DPRD Lembata bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD) Kabupaten Lembata.

Sidang yang membahas RAPBD Kabupaten Lembata Tahun 2019 ini turut membahas anggaran yang dikembalikan pihak kontraktor pengerjaan Jembatan Waima CV Indrayani ke kas negara.

Pilkada 2020 di NTT - NasDem Sudah Punya Paket di Tiga Kabupaten

Ketua TAPD Kabupaten Lembata, Anthanasius Aur Amuntoda melaporkan kalau pihak ketiga sudah tidak sanggup melanjutkan proyek karena bencana alam dan sudah mengembalikan uang ke kas negara.

Menurut keterangan Penjabat Sekda Lembata itu, uang yang dikembalikan senilai Rp1,6 miliar dan sudah dipotong pajak. Jadi anggaran senilai Rp1,3 miliar sudah masuk ke kas negara.

"Pada saat pencairan kita bayar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) langsung dipotong pajak dan disetor ke kas negara," jelas Amuntoda di Ruang Sidang DPRD Lembata, Sabtu (28/9/2019).

Keluarga Besar SMPN 1 Ruteng Akan Sambut Ruben dan Betran Secara Adat Manggarai

Lebih lanjut, Amuntoda menjelaskan menurut tinjauan dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kasus ini sudah tuntas dan dianggap selesai.

Meskipun demikian, permasalahan pengembalian anggaran dari pihak kontraktor ini menuai kritik anggota Banggar DPRD Lembata.

Menurut Kristoforus Ricam, substansi permasalahannya bukan hanya soal kontraktor sudah mengembalikan uang, tetapi masih ada proses lainnya juga seperti pemberian sanksi atau denda. Kritik juga datang dari anggota DPRD Fraksi Demokrat, Antonius Molan Leumara. Mereka juga mengkritik kenapa anggarannya tidak dikembalikan secara utuh.

Anggota lainnya Laurensius Karangora menuturkan meskipun oleh audit BPK masalah ini sudah tuntas, namun proses ini tetap bermasalah dari sisi moralitas pekerjaan.

"Harus ada pembelajaran bagi tim pengadaan barang dan jasa. Pekerjaaan tersedia baik dan hasil dinikmati masyarakat, itu tujuannya," ungkapnya.

Sejumlah anggota dewan menilai proyek ini memang sudah bermasalah dari segi perencanaan. Petrus Gero yang memimpin sidang tersebut menyebutkan setiap proyek pengerjaan harus direncenakan secara baik. Kalau tidak akibatnya bisa ada kerugian negara.

Penilaian yang sama juga diutarakan Gregorius Amo. "Jembatan kenapa tidak dilanjutkan, masalahnya ada di perencanaan karena bisa bencana begini dan jembatan rusak," tegasnya.

Menanggapi ini, Amuntoda berujar bahwa tidak ada sanksi atau denda bagi pihak kontraktor karena mereka juga sudah mengembalikan uang ke kas negara.

Untuk diketahui, Jembatan Waima menghubungkan Kecamatan Nubatukan dan Nagawutung dan rusak diterjang banjir di Kali Waima pada Desember 2018 silam masih dalam masa pemeliharaan. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo)

Penulis: Ricardus Wawo
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved