Keluarkan Perppu KPK Berisiko, Anggota Dewan Syuro PKB Sarankan Jokowi Tempuh Jalur Ini

Keluarkan Perppu KPK Berisiko, Anggota Dewan Syuro PKB sarankan Jokowi tempuh jalur ini

Keluarkan Perppu KPK Berisiko, Anggota Dewan Syuro PKB Sarankan Jokowi Tempuh Jalur Ini
CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com
Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional ( TKN), Maman Imanulhaq, di kantor Amnesty International, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019). 

Keluarkan Perppu KPK Berisiko, Anggota Dewan Syuro PKB sarankan Jokowi tempuh jalur ini

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Keluarkan Perppu KPK Berisiko, Anggota Dewan Syuro PKB sarankan Jokowi tempuh jalur ini.  Anggota Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Maman Imanulhaq meminta Presiden Joko Widodo tidak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait UU KPK hasi revisi.

Anggota Dewan Syura PKB Maman Imanulhaq mengatakan, UU KPK hasil revisi telah disahkan oleh DPR secara konstitusional sehingga Perppu KPK tidak dibutuhkan.

Sebelum Menerbitkan Perppu KPK, Jokowi Disarankan Terlebih Dahulu Lakukan Ini

"PKB tetap pada intinya adalah menghormati eksistensi KPK tetapi juga meminta presiden untuk mempertimbangkan tidak perlu keluar Perppu. Tidak perlu keluar Perppu seperti itu karena ini adalah jalur konstitusi sudah ditempuh," kata Maman di Kompleks Parlemen, Minggu (29/9/2019).

Maman menilai, penerbitan Perppu KPK dikhawatirkan dapat menjadi preseden buruk karena UU KPK telah disahkan melalui jalur konstitusional.

Oleh karena itu, Maman menyarankan polemik revisi UU KPK ini diselesaikan lewat jalur konstitusional pula, yaitu pengajuan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

Emak-emak Gelar Aksi di Polda Metro Jaya Tuntut Mahasiswa dan Pelajar Dibebaskan

"Proses yang dilakukan DPR adalah proses yang sudah konstituisional dan tentu kita tidak ingin menjadi preseden buruk, berbulan-bulan membahas itu lalu dipatahkan hanya dengan perppu," ujar Maman.

Maman menyatakan, PKB tetap mendukung UU KPK hasil revisi untuk diberlakukan dan mendorong pimpinan KPK terpilih untuk melakukan reformasi di dalam tubuh lembaga antirasuah itu.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo akhirnya melunak soal tuntutan mahasiswa dan masyarakat untuk mencabut Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi.

Jokowi yang sebelumnya menolak mencabut UU KPK, kini mulai mempertimbangkan untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

"Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita, utamanya masukan itu berupa Perppu. Tentu saja ini kita hitung, kalkulasi dan nanti setelah itu akan kita putuskan dan sampaikan kepada senior-senior yang hadir pada sore hari ini," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikan Jokowi usai bertemu puluhan tokoh di Istana Merdeka.

Dalam pertemuan yang berlangsung dua jam itu, Jokowi mengaku mendapat masukan dari para tokoh untuk menerbitkan Perppu KPK untuk menjawab tuntutan mahasiswa. (Kompas.com/Ardito Ramadhan)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anggota Dewan Syuro PKB Minta Jokowi Tak Keluarkan Perppu KPK",

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved