Jokowi Segera Umumkan Susunan Kabinet, Penjelasan Modeldoko dan Ahok Diusul Jadi Menteri Investasi
Jokowi Segera Umumkan Susunan Kabinet, Penjelasan Modeldoko dan Ahok Diusul Jadi Menteri Investasi
lihat foto
Acara itu digelar guna mengusulkan sejumlah nama yang dinilai layak masuk di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Kami baru saja menggelar konvensi publik untuk menampung aspirasi para relawan. Di antaranya kami mengusulkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk masuk kabinet," kata Koordinator Poros Benhil Aznil Tan melalui keterangan tertulisnya, Jumat (20/9/2019).
Aznil menjelaskan Jokowi pada Rabu 14 Agustus lalu pernah mengungkapkan rencana pembentukan Kementerian Investasi. Aznil mengharapkan Ahok bisa menduduki posisi menteri bidang investasi tersebut.
"Kami melihat cara kerja beliau saat menjadi gubernur DKI Jakarta. Beliau adalah sosok yang cerdas dalam regulasi dan jago dalam melobi. Terbukti pembangunan Simpang Susun Semanggi tanpa dana APBD," ujar Aznil.
Aznil menambahkan, para relawan juga sepakat mengusulkan Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).
Sosok Moeldoko dinilai sangat mumpuni menduduki posisi tersebut.
"Kemudian Rokhmin Dahuri. Kami mengusulkan beliau sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Kami menilai beliau sangat menguasai dunia kemaritiman."
"Karena beliau pakar sekaligus penggagas Indonesia poros maritim dunia. Beliau memiliki konsep matang dan mampu mengeksekusi konsep tersebut," beber Aznil.
Selain itu, para relawan sepakat mengusulkan kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif untuk mempertahankan Basuki Hadimuljono sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Basuki dinilai mampu mengeksekusi program-program pembangunan dengan sangat baik.
Aznil juga mengatakan, pihaknya sangat peduli dengan generasi milenial. Pihaknya mengusulkan Politikus Partai NasDem sekaligus Anggota Komisi I DPR RI Prananda Paloh sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
"Bagaimanapun dia adalah salah satu tokoh muda yang paling moncer di republik ini. Dia juga sudah tuntas pada dirinya dan mampu bekerja dengan baik," kata Aznil.
Di tempat yang sama, Nikolas Kosigin Ketua Umum Dua Periode untuk Indonesia (2PUI), salah satu organ relawan Jokowi, menambahkan, perlunya pembubaran Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pariwisata.
Menurut Nikolas, bidang tersebut selayaknya diurus lembaga negara setingkat badan.
"Ini bukan untuk amputasi tanpa solusi. Tapi kami sangat ingin mengakselerasi program-program terkait pemuda, olahraga dan pariwisata, supaya tetap sasaran," kata Nikolas.
Nikolas mencontohkan sejumlah negara di Asean bahkan lainnya tidak memiliki kementerian pariwisata. Seharusnya hal itu diurus badan khusus dan sifatnya otonom.
