Belum Ada Pembahasan Anggaran dan NPHD Pilkada Sumba Timur 2020, Ini Alasanya!
Meskipun Pilkada Sumba Timur 2020 sudah mulai di depan mata, namun pembahasan anggaran untuk Pilkada itu belum mulai dilakukan.
Penulis: Robert Ropo | Editor: Ferry Ndoen

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo
POS-KUPANG.COM | WAINGAPU---Meskipun Pilkada Sumba Timur 2020 sudah mulai di depan mata, namun pembahasan anggaran untuk Pilkada itu belum mulai dilakukan.
Apalagi terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Sebab adanya NPHD tentu harus sudah disepakati anggaran Pilkada 2020.
Kepada Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur, Umbu N.Wohangara, SE, M.Si, ketika dikonfirmasi POS-KUPANG.COM melalui sambungan telepon dari Waingapu ke Kupang, Senin (23/9/2019) mengatakan, sampai dengan saat ini bel ada NPHD tentang Pemilukada dan belum dibahas juga usulan dari KPUD dan Bawaslu terkait anggaran Pilkada Sumba Timur 2020.
"Belum ada NPHD tentag Pemilukada dan belum dibahas usulan KPUD dan Bawaslu,"kata Wohangara.
• Kesaksian Warga: Situasi Makin Brutal Kami Semua Hentikan Aktivitas, Kondisi Terkini Wamena Rusuh
Wohangara mengatakan, belum dibahasnya anggaran dan belum di NPHD kan, sebab hingga saat ini pihak KPU Kabupaten Sumba Timur, belum menyerahkan laporan standar belanja ke pihak Pemda Sumba Timur
"Kalau NPHD itu, tentu dibahas dulu dan disepakati berapa anggaranya baru ditanda tangani NPHD itu. Sementara sampai dengan saat ini belum dibahas anggaran tersebut karena sampai dengan saat ini standar belanja dari pihak KPU Sumba Timur belum menyerahkan kepada pihak Pemda Sumba Timur,"kata Wohangara.
• Selundupkan Narkoba, Perempuan ini Taruh di Kondom Dimasukkan ke Bagian Intim Selundupkan ke Lapas
• Pria Berusia 51 Tahun Gagal Setubuhi Jenazah Perawat Akibat Mr P Tak Kunjung Tegang, In Kronologi
• Kepala Pria Ini Dipatuk Ular Piton, Pria Berupata Selamatkan Diri dari Gigitan Piton
"Jadi sampai dengan saat ini KPU belum kasih standar belanja, saat ini mereka (KPU) masih pertemuan di Jakarta katanya. Standar satuan harganya belum dikasih KPU,"tambah Wohangara
Kata dia, jika sudah rincian standar belanja, maka terkait komponen yang dibiayai dan standar jumlah biaya. Begitu juga tahapannya bagaimana maka akan dibahas. Setelah dibahas akan disepakati berapa besarnya biaya Pilkada lalu di NPHD kan.
"Jadi mekanismenya seperti itu. Jadi saat ini KPU lagi pertemuan di Jakarta, Bawaslu Rakor di Surabaya besok, setelah itu baru dilakukan pembahasan. Saya sekarang lagi ke Surabaya dengan Bawaslu mau ikut pertemuan Bawaslu di Surabaya,"pungkas Wohangara. (*)
• Lihat Jadwal Siaran Liga 1 2019 Hari Ini: Persipura vs Persib Bandung, Persija vs Barito Putera