Sisilia Sona Minta Kemnaker RI Fasilitasi Persoalan Ratusan Buruh Asal NTT Diusir di Kutai Timur

"Informasi ada lebih dari 100 orang (pekerja asal NTT), saya sudah kontak melalui grup Nakertrans ini untuk persoalan ini diselesaikan secara baik," jelasnya.

Diakuinya, ratusan pekerja asal NTT dan pekerja lainnya bekerja di dua perusahaan yang masuk dalam satu grup bisnis kelapa sawit yakni PT Wahana Tritunggal Cemerlang (WTC) dan PT Multi Pasific International (MPI).

Kedua perusahaan ini berlokasi di Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

"Saya sudah minta staf saya untuk melakukan pengecekan untuk perusahaan ini, kalau memang benar, kami akan koordinasi dan jika melakukan kesalahan maka kami akan mencabut izinnya," tegasnya.

Pihaknya juga akan memberitahu hal tersebut dan persoalan ini juga telah menjadi atensi dari Kementerian Ketenagakerjaan.

"Berikanlah kami waktu untuk kami komunikasi dulu, tadi kami juga sudah rapat, kami minta untuk persoalan ini ditanggani sesuai dengan perjanjian kerja yang ada," paparnya.

Sesilia menuturkan, berdasarkan informasi yang didapatkan, awal persoalan tersebut hingga pengusiran para pekerja dari kamp karena pemotongan gaji dan hak mereka yang tidak dipenuhi oleh perusahaan.

Selanjutnya, para pekerja meminta persoalan tersebut diselesaikan, namun setelah itu terjadi PHK sepihak oleh perusahaan.

"Lalu saat mereka datang untuk menyelesaikan persoalan,. Mereka diberitahu ini adalah keputusan pusat yang harus diikuti sehingga mereka diminta keluar dari tempat yang selama ini menampung mereka dan saat ini, mereka masih di tempat yang disediakan oleh pemerintah setempat. ami masih bangun komunikasi, semoga persoalan ini selesai," ungkapnya.

Menurutnya, persoalan tersebut jarang terjadi, sehingga ia juga menilai ada adanya pelanggaran terhadap perjanjian kerja yang dilakukan oleh perusahaan.

"Kok bisanya dalam negeri ada perlakuan seperti ini. Ini pasti ada yang tidak beres kita minta pertanggungjawaban perusahaan yang merekrut. Karena ini pelanggaran terhadap perjanjian kerja," paparnya.

Atas persoalan tersebut, pihaknya juga meminta kedua perusahaan tersebut untuk bertanggung jawab.

"Pemda minta pertanggungjawaban dari perusahaan yang merekrut. Kalau anda merekrutnya sesuai perjanjian kerja, mestinya tidak seperti itu, dan kalau terjadi maka merupakan tanggung jawab perusahaan. Dan kami minta perusahaan harus bertanggung jawab. Dan kami akan lakukan informasi. Saya laporkan ke pak Wagub NTT dulu," katanya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana)