Jokowi Setuju KPK Terbitkan SP3 dengan Waktu 2 Tahun, Ini Kata Kepolisian dan Kejaksaan

Presiden Jokowi Setuju KPK Terbitkan SP3 dengan Waktu 2 Tahun, Ini Kata Kepolisian dan Kejaksaan

Jokowi Setuju KPK Terbitkan SP3 dengan Waktu 2 Tahun, Ini Kata Kepolisian dan Kejaksaan
YOUTUBE KOMPAS TV
Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan pidato Visi Indonesia di Sentul, Bogor, Minggu (14/7/2019). 

Presiden Jokowi Setuju KPK Terbitkan SP3 dengan Waktu 2 Tahun, Ini Kata Kepolisian dan Kejaksaan

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menyetujui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dapat menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan ( SP3).

Poin itu tertuang dalam revisi Undang-Undang KPK ( Revisi UU KPK) usulan DPR. Namun, Jokowi menilai waktu satu tahun yang diusulkan DPR terlalu singkat.

Mahfud MD Sebut KPK Tidak Bisa Serahkan Mandat ke Presiden, Ini Alasannya

Jokowi menilai KPK harus diberi waktu dua tahun untuk menangani kasus korupsi. "Sehingga jika RUU inisiatif DPR memberikan batas waktu maksimal satu tahun dalam SP3, kami meminta ditingkatkan menjadi dua tahun. Supaya memberikan waktu yang memadai bagi KPK," ujar Jokowi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Lalu, bagaimana mekanisme penerbitan SP3 di lembaga penegak hukum lainnya, baik di Kepolisian RI dan Kejaksaan?

Luar Biasa! Anak SDN Boleng Adonara Sudah Terampil Tenun Kain

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa polisi tidak memiliki ketentuan batas waktu dalam penerbitan SP3.

"Enggak ada rentang waktu, kan tiap case memiliki karakter yang berbeda-beda," kata Dedi ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (15/9/2019).

Menurut Dedi, mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perkara dapat dihentikan jika tidak cukup bukti, tersangka meninggal dunia, dan bukan tindak pidana.

Hal senada diungkapkan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Mukri. Mengacu pada peraturan yang sama, Mukri mengatakan, Kejagung tidak memiliki batas waktu untuk menghentikan sebuah perkara.

"Batas waktu tidak ada, untuk lebih paham buka Pasal 109 ayat 2 UU Nomor 1981 tentang KUHAP," ujar Mukri ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (13/9/2019).

Halaman
12
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved