Iuran BPJS Kesehatan Naik Dua Kali Lipat, Direktris RSD Aeramo: RS Harus Beri Pelayanan yang Bermutu
semua golongan kepesertaan BPJS Kesehatan, baik peserta penerima bantuan iuran (PBI) maupun umum.
Penulis: Gordi Donofan | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Oktaviani malah ragu, dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini, banyak peserta BPJS Kesehatan menunggak bayar iuran. "Masih iuran yang lama saja, banyak tunggak apalagi kalau naik. Bisa-bisa tunggak lebih banyak dan malah orang berhenti," ungkapnya.
Sementara itu, Ignasius Ngizo, salah satu karyawan swasta mengatakan, dirinya kurang setuju dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Namun ia mengaku tetap menerima jika kenaikan iuran diberlakukan karena tuntutan pekerjaan.
"Mau tidak mau, saya tetap ikut, karena salah satu persyaratan yang ditetapkan pihak perusahaan karyawannya harus terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan," ungkapnya. (*)
Peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Nagekeo Keberatan Iuran Naik Dua Kali Lipat
POS-KUPANG.COM | MBAY - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan RI akan menaikan iuaran untuk semua golongan kepesertaan BPJS Kesehatan, baik peserta penerima bantuan iuran (PBI) maupun umum.
Hal tersebut dilakukan demi menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan dan wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan menjadi dua kali lipat yang akan diberlakukan pemerintah pusat pada tahun ini.
Menanggapi wacana itu, peserta BPJS Kesehatan asal Mbay Kabupaten Nagekeo, Wigbertus Ceme, mengaku sangat keberatan dengan kanaikan iuaran BPJS Kesehatan tersebut.
Jika iuran naik maka banyak tunggakan dan pasti peserta BPJS Kesehatan tidak mau bayar iuaran.
"Sangat memberatkan masyarakat. Jika dinaikan pasti tunggakan semakin banyak. Mungkin kalau kepesertaan BPJS oleh perusahaan bisa talangi kalau mandiri ini yang susah," ujar Wigbertus kepada POS-KUPANG.COM, Minggu (1/9/2019).
Wigbertus meminta agar sebelum kenaikan iuran BPJS diberlakukan pemerintah harus melakukan sosialisasi.
"Hal ini dimaksudkan agar masyarakat juga mengetahui alasan dibalik naiknya iuran BPJS," ujarnya.
Ia juga meminta agar pelayanan BPJS juga dievaluasi sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Administrasi yang terlalu panjang diminta agar dipangkas.
Ia mengaku ketersediaan obat-obatan di rumah sakit pun harus dipastikan. Pasalnya selama ini, banyak pasien yang terpaksa harus membeli obat di apotek karena stok obat di rumah sakit tidak ada.
Sementara itu, Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do, mengatakan pihaknya akan antisipasi dengan menyiapkan dana talangan untuk membokong biaya operasional rumah sakit atau jika ada klaim oleh pihak rumah sakit.
