Rusuh di Papua, Inilah Sosok Dua Putra NTT asal Ende dan Belu Jadi Kapolda Papua & Papua Barat

Kapolda Papua Barat (sekarang)

Brigjen Rudolf Albert Rodja dan Brigjen Herry Rudolf Nahakdilantik sebagai kapolda berdasarkan surat telegram Kapolri Nomor ST/1202/IV/KEP./2019 tertanggal 26 April 2019.

Brigjen Rudolf Albert Rodja menjabat sebagai Kapolda Papua.

Sebelumnya Rudolf Albert Rodja atau yang dikenal dengan panggilan Rudy Rodja ini menjabat sebagai Kapolda Papua Barat.

]Brigjen Rudolf Albert Rodja dan Brigjen Herry Rudolf Nahak. ()
Sementara Brigjen Herry Rudolf Nahak menjabat sebagai Kapolda Papua Barat.

Sebelumnya, Herry Nahak menjabat sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri.

Seperti dikutip POS-KUPANG.COM dari Kompas.com, selain kedua petinggi Polri putra NTT ini, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga merotasi sejumlah kapolda.

Yakni Kapolda Jawa Barat, Kapolda Jawa Tengah dan Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) juga diganti.

Mutasi itu tertuang dalam surat telegram Kapolri Nomor ST/1202/IV/KEP./2019 tertanggal 26 April 2019 dan ditandatangani AS SDM Kapolri Irjen Eko Indra Heri.

"Promosi serta tour of area dan tour of duty dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi," ujar Kepala Biro Penerangan Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo kepada Kompas.com, Jumat (26/4/2019).

Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Maryato akan menjabat Kabaintelkam menggantikan Komjen Unggung Cahyono yang memasuki masa pensiun.

Kapolda Jabar akan diisi Irjen Rudy Sufahriadi yang saat ini menjabat Asops Kapolri.

Lalu, jabatan Asops Kapolri akan diisi oleh Kapolda Papua Irjen Martuani Sormin.

Pengganti Kapolda Papua yaitu Brigjen Rudolf Albert Rodja.

Massa Pendemo Dipulangkan, Kota Jayapura di Papua Mulai Kondusif ,  Hingga Ada Penumpang Gelap

Kota Jayapura yang sebelumnya mencekam karena adanya kerusuhan, kini berangsur kondusif.

Setelah kurang lebih 3 hari 2 malam terjebak di kantor Gubernur Papua , akhirnya sekitar 1.000 pendemo dipulangkan aparat TNI dan Polri, Sabtu (31/8/2019) sekitar pukul 03.00 WIT dini hari.

Diketahui, massa pendemo terpaksa mendiami kantor Gubernur Papua sejak menggelar aksi unjuk rasa, Kamis (29/8/2019), lantaran takut menghadapi massa dari masyarakat korban anarkistis para pendemo.

Dari pantauan Kompas.com, sejak Jumat (30/8/2019) malam, setidaknya 11 unit truk milik TNI dan Polri dikerahkan untuk mengantarkan massa ke rumah mereka masing-masing.

Setidaknya, mobil truk yang mengangkut massa harus lima kali pulang balik Perumnas III Waena-Kantor Gubernur Papua, untuk bisa mengantarkan mereka ke lokasi titik temu semula.

Tak sedikit dari massa pendemo yang diperiksa aparat TNI dan Polri terjaring membawa barang-barang hasil jarahan dari toko-toko di Kota Jayapura.

Sementara dari pantauan Kompas.com di sepanjang jalan Entrop-Kota Jayapura, jalanan tanpak sepi dan masyarakat berjaga-jaga di wilayah masing-masing.

Sampai saat ini, Jalan Raya Kelapa II Entrop, Distrik Jayapura Selatan, masih ditutup oleh masyarakat setempat.

Mereka tak ingin membubarkan diri pasca-pembakaran beberapa ruko dan kios yang menjadi mata pencarian masyarakat setempat.

Kota Jayapura berangsur kondusif Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf Albert Rodja mengungkapkan, kondisi di Kota Jayapura saat ini sudah terkendali dan berangsur kondusif.

Namun ia menilai masih ada masyarakat yang berjaga-jaga di lingkungan tempat tinggal mereka masing-masing guna mencegah adanya sekelompok warga yang kembali membuat anarkistis.

“Untuk mencegah terjadinya konflik horizontal.  Kami sudah melakukan penyekatan, bagi masyarakat orang asli Papua dan masyarakat pendatang atau nusantara. Selain itu kami juga memberikan imbauan-imbauan, melalui jalur agama maupun fungsi Binmas,” katanya ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler, Jumat (30/8/2019) malam.

Rodja berharap kelompok masyarakat yang bertikai untuk mempercayakan penyelesaian permasalahan ini kepada Polri dan TNI.

“Kami meminta kepada masyarakat nusantara atau pendatang dan dari Papua, untuk bersama-sama kita menjaga Papua ini tetap dalam kondisi damai,” pintanya.

Keamanan dipercayakan ke TNI dan Polri Ketua Fraksi Golkar DPR Papua , Ignasius Mimin mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang sudah memberikan perlindungan kepada massa pendemo yang mayoritas masih mahasiswa.

“Saya sebagai wakil rakyat mengucapkan terima kasih telah menjaga keamanan adik-adik mahasiswa, hingga mereka kini sudah kembali ke rumah mereka masing-masing,” ucap Ignasius yang telah dua hari ini menemani massa pendemo.

Ignasius menyerahkan kepada TNI dan Polri untuk mengembalikan kondisi keamanan Kota Jayapura, secara umum Papua.

“Kenyataannya hanya TNI dan Polri yang dengan kesabaran dan kebesaran hatinya mengurus adik-adik mahasiswa. Di samping aparat juga berjaga-jaga di lingkungan masyarakat dan objek vital. Kita berharap hal ini tak terulang lagi,” harapnya.

Diketahui, sebelumnya, tak ada satu pun perwakilan pemerintah Provinsi Papua yang menerima unjuk rasa ribuan mahasiswa di kantor Gubernur Papua. Baca tentang

Wiranto: Kami Tahu Siapa Penumpang Gelap dalam Kerusuhan di Papua

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut. pemerintah sudah mengetahui pihak yang menunggangi sejumlah peristiwa kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat belakangan ini.

Laporan lengkap soal keterlibatan penunggang gelap ini sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

"Memang rusuh ini ada yang menunggangi, mengompori, memprovokasi, ada yang sengaja dorong terjadi kekacauan," kata Wiranto saat konferensi pers usai rapat.

"Dari laporan tadi BIN, Kapolri, kita tahu siapa yang coba dapat keuntungan dari kerusuhan ini. Kita peringatkan siapa pun dia, hentikan itu, karena itu hanya ingin buat suasana instabil," ucap dia lagi.

Namun, Wiranto tidak menyebutkan pihak yang mendapat untung dari kerusuhan itu.

Mantan Panglima ABRI itu lalu menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo juga tidak ingin ada tindakan represif dari aparat dalam menangani Papua dan Papua Barat.

Jokowi, kata Wiranto, justru ingin tindakan persuasif atau lunak.

Wiranto menyebut, Jokowi juga ingin aparat melindungi obyek-obyek penting serta fasilitas publik dan fasilitas milik negara, jangan sampai ada yang dirusak karena dapat menghambat kegiatan masyarakat.

"Demonstrasi anarkis merusak sesuatu, sebenarnya mengkhianati rakyat, karena dibangun dengan uang rakyat," ucap Wiranto.*

Irjen Rudolf Albert Rodja yang saat ini menjabat Kapolda Papua Barat akan digantikan oleh Dirtipidum Bareskrim PolriBrigjen Herry Rudolf Nahak. 

Bambang: DPR Minta Penjelasan Kapolri dan Panglima TNI Terkait Penanganan Kerusuhan di Papua

 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) RI Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto terkait penanganan situasi pasca-kericuhan di Papua dan Papua Barat, beberapa waktu lalu.

"Saya mendapat laporan bahwa Komisi III dan Komisi I akan meminta penjelasan baik dari Panglima TNI maupun Kapolri, intinya adalah yang ingin diketahui DPR bagaimana ujung penyelesaian daripada apa yang kita lihat kemarin," ujar Bambang saat ditemui di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

Terjadi kerusuhan massa di Papua dan Papua Barat sebagai buntut insiden kasus persekusi dan tindakan rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Kericuhan terjadi di Manokwari dan Sorong pada Senin (19/9/2019) serta Fakfak, dan Timika, Rabu (21/8/2019).

Di Manokwari, kerusuhan menyebabkan terbakarnya gedung DPRD. Massa juga memblokade sejumlah titik jalan.

Di Timika, demonstran melempar batu ke arah Gedung DPRD setempat. Sementara di Jayapura terjadi unjuk rasa memprotes insiden di Surabaya. Unjuk rasa sempat memanas meski tak berujung rusuh.

Bambang berharap, pemerintah menggunakan pendekatan yang komprehensif dan menghindari kekerasan dalam menangani situasi pasca-kericuhan.

"Bagi saya masalah Papua ini harus segera dituntaskan karena bagaimanapun juga Papua merupakan bagian dari Indonesia dan Indonesia tidak lengkap tanpa Papua," kata Bambang.

Di sisi lain, politisi dari Partai Golkar ini juga meminta Polri segera melakukan proses penegakan hukum terkait dugaan tindak pidana diskriminasi rasial terhadap mahasiswa asal Papua.

Dugaan tindakan rasisme tersebut terjadi saat insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jumat (16/8/2019) pekan lalu.

Insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya bermula dari tersebarnya kabar dugaan perusakan bendera Merah Putih.

Kemudian, sejumlah ormas dan aparat mendatangi asrama tersebut.

Dari video yang beredar di media sosial, terdapat dugaan adanya tindakan rasialisme terhadap mahasiswa Papua dengan teriakan kata-kata kasar.

Menurut Juru Bicara Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Surabaya Dorlince Iyowau, pada pukul 15.20 WIB saat asrama dipadati ormas, aparat keamanan diduga merusak pagar asrama dan mengeluarkan kata-kata rasial.

Akibatnya, sejumlah kelompok ormas yang memadati asrama turut bersikap reaksioner dengan melemparkan batu ke dalam asrama.

Setelah insiden pengepungan tersebut, warga menggelar aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan di Papua dan Papua Barat.

"Harus diproses hukum semuanya, terutama soal penghinaan kalau ditemukan ada pelanggaran hukum dan pidana. Saya minta dan mendorong pihak kepolisian menyelesaikannya tanpa pandang bulu. Jadi betul-betul penegakan hukum dilakukan secara fair," ucap Bambang. (Kompas.com/Kristian Erdianto/POS-KUPANG.COM/bebet)