Benyamin Lola: Uang Komite Bagian Tanggung Jawab Masyarakat

Kata Benyamin Lola: uang komite merupakan bagian dari Tanggung jawab masyarakat

Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/RYAN NONG
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Benyamin Lola 

Kata Benyamin Lola: uang komite merupakan bagian dari Tanggung jawab masyarakat

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ( Dikbud) NTT, Drs. Benyamin Lola, M. Pd mengatakan, adanya dana komite di sekolah-sekolah itu
merupakan bagian dari tanggungjawab masyarakat dalam hal ini orang tua untuk mendukung pendidikan.

Benyamin mengatakan hal ini kepada POS-KUPANG.COM, Selasa (27/8/2019).
Menurut Benyamin, dengan adanya sumbangan dari komite itu, maka bisa saja masyarakat mempersoalkan.

Bupati Sumba Barat Tegaskan Tolak Keputusan Gubernur NTT Serahkan Karang Indah ke SBD

"Mungkin karena ada yang belum memahami peran masyarakat atau orang tua dalam mendukung anak-anak dalam proses belajar mengajar. Tapi bagi kita bahwa bantuan komite sekolah sangat membantu pembangunan pendidikan," kata Benyamin.

Ditanyai soal regulasi yang mengatur soal sumbangan komite, ia menjelaskan, ada Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite yang memberi ruang kepada komite untuk bisa menggalang dana sumbangan dari masyarakat dalam rangka mendukung proses pendidikan.

SMAN 4 Kota Kupang Siap Bila BPK Audit Uang Komite

"Karena itu, tanggungjawab komite ini harus berkolaborasi dengan sekolah, melalui perencanaan kepala sekolah. Kepala sekolah harus merencanakan apa yang bisa ditangani dngan dana BOS dan mana yang tidak," katanya.

Terkait adanya sekolah negeri yang juga menerima sumbangan komite,padahal sudah ada dana BOS, ia mengatakan, dana BOS itu dialokasikan untuk membantu sekolah, tapi dalam perkembangan, sekolah membutuhkan pengembangan-pengembangan sarana-prasarana.

"Karena itu, melalui komite,ada musyarawah mufakat dan disepakati berapa besar sumbangan sebagai partisipasi orang tua dalam pendidikan," katanya.

Sedangkan soal, besaran dana komite, ia mengatakan bervariasi di setiap sekolah.

"Ini merupakan otonomi dan kewenangan komite dan ini biasanya bersifat tidak wajib, namun melalui musyawarah mufakat," ujarnya.

Dia mengakui, memang masyarakat menilai bahwa ada perbedaan yang tipis antara sumbangan dan pungutan itu.

Dia mencontohkan beberapa sekolah yang membangun sarana prasarana dengan bantuan komite antara lain di SMAN 5 Kupang yang membangun satu ruangan untuk IT dengan bantuan dana komite, SMAN 1 Fatuleu, Kabupaten Kupang membangun sekitar enam ruang kelas dengan bantuan komite, SMAN 1 Kalabahi, membangun gedung tambahan dengan dana komite. Begitu juga dengan di SMKN 5 Kupang.

"Semuanya berjalan baik dan bagi kami komite ini cukup membantu dalam proses pendidikan di NTT," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Sumber: Pos Kupang
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved