Bupati Sumba Barat Tegaskan Tolak Keputusan Gubernur NTT Serahkan Karang Indah ke SBD

Bupati Sumba Barat Tegaskan tolak keputusan Gubernur NTT Serahkan Karang Indah ke SBD

POS-KUPANG.COM | WAIKABUBAK - Bupati Kabupaten Sumba Barat, Drs.Agustinus Niga Dapawole menegaskan menolak keputusan Gubernur Propinsi NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, S.H yang menetapkan Desa Karang Indah masuk ke wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana berlangsung pada tanggal 20 Juni 2019.

Menurutnya, keputusan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, S.H yang menetapkan Desa Karang Indah masuk wilayah Sumba Barat Daya adalah keputusan sepihak sekaligus menabrak keputusan sebelumnya yang berlangsung di lantai II RSUD Sumba Barat Daya tanggal 27 Pebruari 2019 yang menetapkan Desa Karang yang berada di daerah perbatasan Sumba Barat dengan Sumba Barat Daya di selatan Sumba Barat masuk ke wilayah Sumba Barat.

• Temu Dosen dan Alumni Luruskan Isu Negatif Tentang IKIP Budi Utomo Malang

Mestinya pak Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskidat, S.H konsisten dengan keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun bila dalam perjalanan terjadi perubahan maka sebaiknya hal itu harus didiskusikan bersama para pihak terkait sebelum gubernur memutuskannya.

Bupati Kabupaten Sumba Barat, Drs.Agustinus Niga Dapawole menyampaikan hal itu ketika menjawab pertanyaan wartawan tentang adanya informasi rencana kedatangan tim kementerian Dalam Negeri ke Sumba Barat tanggal 29 Agustus 2019 untuk meninjau lokasi perbatasan Sumba Barat dengan Sumba Barat Daya juga dengan Sumba Tengah diselah-selah acara penutupan pameran pembangunan Kabupaten Sumba Barat tahun 2019 di lapangan pacuan kuda gelora pada eweta, Senin (26/8/2019) sore.

• SMAN 4 Kota Kupang Siap Bila BPK Audit Uang Komite

Menurutnya, saat itu, dirinya tidak langsung menyatakan menolak keputusan gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, S.H hanya demi menjaga situasi dan kewibawaan pemerintah propinsi NTT. Coba bayangkan, apa yang akan terjadi bila saat itu, saya selaku bupati Sumba Barat langsung menyatakan menolaknya.

Lebih lanjut, Niga Dapawole mengatakan, keberatan tersebut telah disampaikan secara langsung kepada Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, S.H dan berharap adanya pertemuan para pihak terkait demi menuntaskan persoalan itu. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter)