Diduga Masih Ada yang Bermasalah, Koalisi Capim KPK Minta Presiden Jokowi Evaluasi Kinerja Pansel

Diduga Masih Ada yang Bermasalah, Koalisi Capim KPK Minta Presiden Jokowi Evaluasi Kinerja Pansel

Diduga Masih Ada yang Bermasalah, Koalisi Capim KPK Minta Presiden Jokowi Evaluasi Kinerja Pansel
KOMPAS.com/ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ketua Panitia Seleksi Capim KPK Yenti Garnasih (ketiga kiri) bersama anggota Harkristuti Harkrisnowo (ketiga kanan), Al Araf (kiri), Hendardi (kanan), Marcus Priyo Gunarto (kedua kanan), dan Mualimin Abdi (kedua kiri) memberikan keterangan kepada wartawan terkait proses seleksi capim KPK di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (11/7/2019). 

Diduga Masih Ada yang Bermasalah, Koalisi Capim KPK Minta Presiden Jokowi Evaluasi Kinerja Pansel

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Koalisi Kawal Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) meminta Presiden Joko Widodo untuk segera memanggil dan mengevaluasi kinerja Panitia Seleksi Capim KPK.

Anggota koalisi sekaligus Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Gita Putri mengatakan, Presiden jangan sampai lepas tangan dalam mengawasi kinerja Pansel Capim KPK.

Ini Padangan Alex Ofong Sekretaris DPW Partai NasDem tentang Pin Emas bagi Anggota DPRD

"Presiden Jokowi berkepentingan dengan adanya KPK dan komisoner yang berintegritas. Karena KPK berintegritas mampu meningkatkan kualitas pembangunan. Apabila pembiaran yang dilakukan oleh Jokowi pada Pansel yaitu dengan membiarkan Pansel bekerja saja, justru bisa menjadi bumerang," kata Gita dalam konferensi pers di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Minggu (25/8/2019).

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera ini mengatakan, secara khusus, Presiden Jokowi diharap mengevaluasi dugaan risiko konflik kepentingan sejumlah anggota Pansel Capim KPK.

OMBUDSMAN RI Perwakilan NTT Gelar FGD Kajian Pelayanan Publik

Dalam kesempatan yang sama, dugaan konflik kepentingan itu dipaparkan oleh Ketua Umum YLBHI Asfinawati.

Asfinawati menjelaskan, setidaknya ada tiga anggota Pansel yang diduga berisiko memiliki konflik kepentingan. Yaitu, Ketua Setara Institute Hendardi; Guru Besar Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji; dan Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang Universitas Trisakti Yenti Garnasih.

"Pertama Bapak Indriyanto Seno Adji dan Bapak Hendardi, dalam pernyataan kepada publik yang sudah tersiar Bapak Hendardi mengakui bahwa dia penasihat ahli dari Kapolri bersama Bapak Indriyanto Seno Adji. Sedangkan Ibu Yenti Garnasih pernah tercatat juga tenaga ahli Bareskrim dan Kalemdikpol. Tentu saja hal ini perlu ditelusuri Presiden dan oleh anggota Pansel lain," kata Asfinawati.

Oleh karena itu, lanjut Asfinawati, Koalisi juga sudah menyiapkan surat yang akan dikirimkan pada Presiden Jokowi, Senin (26/8/2019) mendatang.

"Karena itu surat ini kami layangkan untuk meminta Pansel yang bersangkutan dievaluasi, dan kalau benar (terbukti memiliki konflik kepentingan) maka Presiden harus mengganti (anggota) Pansel itu," ujarnya.

Halaman
12
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved