OMBUDSMAN RI Perwakilan NTT Gelar FGD Kajian Pelayanan Publik

Pihak Ombudsman RI Perwakilan NTT gelar focus group discussion (FGD) kajian Pelayanan Publik

OMBUDSMAN RI Perwakilan NTT Gelar FGD Kajian Pelayanan Publik
POS-KUPANG.COM/Gecio Viana
Suasana Fokus Grup Discusion (FGD) Kajian Pelayanan Publik di Hotel On The Rock Jln Timor Raya Km. 2 Kelapa Lima, Kota Kupang 

Pihak Ombudsman RI Perwakilan NTT gelar focus group discussion (FGD) kajian Pelayanan Publik

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Ombudsman RI Perwakilan NTT menggelar focus group discussion (FGD) Kajian Pelayanan Publik di Hotel On The Rock Jln Timor Raya Km. 2 Kelapa Lima, Kota Kupang.

Kegiatan yang diselenggarakan pada Kamis (22/8/2019) ini mengangkat tema 'Praktik penggalangan Dana Sekolah oleh komite sekolah pada Sekolah Menengah Atas di Provinsi NTT'.

Bupati Agas : Trail Adventure Jadi Ajang Promosi Pesona Alam Manggarai Timur

Hadir dalam kesempatan itu, Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Rambu Kareri Embu; Anggota Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo, pengamat pendidikan NTT, Simon Riwu Kaho; para kepala sekolah, perwakilan BPK, perwakilan BPKP, Inspektorat, perwakilan orangtua siswa dan para komite sekolah.

Dalam sambutannya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton SH mengatakan, tim Ombudsman NTT telah melaksanakan kajian sesuai tema tersebut sejak bulan Februari--Juli 2019.

Aksi Perampokan Toko Emas di Magetan, Ternyata Ini Senjata yang Dipakai Perampok

Kajian tersebut dinamakan kami 'Systemik Reviuw' atau kajian kebijakan yang merupakan bentuk kajian yang dilakukan dengan tujuan membahas ulang suatu kebijakan dan atau implementasi kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam konteks pelayanan publik yang berdampak sistemik terhadap pengguna layanan publik tertentu pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya.

"Kajian seperti ini kami lakukan setahun sekali dengan memilih tema yang kami pandang perlu diangkat karena berdampak sistemik terhadap pengguna layanan. Dan tema penggalangan dana oleh komite ini kami pandang perlu diangkat mengingat kerap menjadi substansi laporan masyarakat setiap tahun," tegasnya.

Diakuinya, praktik penggalangan dana komite cenderung mengarah kepada pungutan dan bukan sumbangan.

Oleh karena sumbangan, kata Darius, tidak ditentukan besaran nominal dan jangka waktu pelunasan.

Dalam pelaksanaan kajian tersebut, tim Ombudsman NTT telah mengunjungi dan mewawancarai sejumlah responden ketua komite, kepala sekolah, dinas pendidikan dan para orangtua di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Sikka, TTS, TTU, Sumba Barat, Lembata dan Flotim.

"Pelayanan publik yang baik adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk selanjutnya hasil-hasil diskusi ini kami susun dalam bentuk rekomendasi untuk diserahkan ke gubernur NTT guna mengambil langkah-langkah perbaikan bila dipandang perlu," katanya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana)

Penulis: Gecio Viana
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved