Perwakilan 7 Suku Minta Bupati Kupang Tepati Janji Soal Lahan di Nunkurus

Perwakilan 7 Suku Minta Bupati Kupang Korinus Masneno Tepati Janji Soal Lahan Garam di Nunkurus

POS KUPANG.COM I OELAMASI - Perwakilan 7 suku yang memiliki lahan garam di Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, meminta Bupati Kupang, Korinus Masneno perlu menepati janji menyelesaikan persoalan lahan garapan.

Bupati Korinus secara pribadi telah menemui perwakilan 7 suku di Sonaf Babau untuk memastikan memfasilitasi pertemuan bersama para pihak untuk duduk bersama menyelesaikan.

• Gerindra NTT Raih 62 Kursi Legislatif Dalam Pemilu 2019, Esthon Sampaikan Terima Kasih

Hal ini disampaikan juru bicara 7 suku yang punya lahan di Nunkurus, Oni Benyamin dalam jumpa pers dengan wartawan di Babau, Selasa (20/8/2019). Hadir perwakilan para suku juga Tim Bara JP NTT.

Oni menyampaikan, terkait dengan rencana aksi warga terkait lahan di Nunkurus yang akan didatangi Presiden Jokowi guna panen garam, dirinya diminta bupati untuk saling bertemu. Pertemuan antara bupati dan perwakilan 7 suku dilakukan di Sonaf Babau milik suku Benyamin, Senin (19/8/2019) petang.

"Saya atas nama 7 suku berterima kasih niat tulus bupati yang mau selesaikan persoalan di Nunkurus. Pertemuan di Sonaf Babau dihadiri perwakilan suku. Ternyata selama ini pak bupati  mendapat laporan yang tidak pas setelah kami jelaskan. Makanya ini kami kira langkah yang baik dari seorang pemimpin daerah," katanya.

• Andre Koreh Soroti Dualisme Kelembagaan Pengelola Air Bersih di Kota Kupang

Menurut Oni, pelaksanaan Tora untuk serrifikasi lahan memang patut diapresiasi. Tetapi harus diverifikasi lagi jangan sampai kepemilikan bukan warga yang sah. Ini yang diusulkan perwakilan ke bupati dan dijawab untuk duduk bersama setelah Jokowi selesai panen garam.

"Kegiatan Tora diberikan ke pemilik warga yang sah. Yang terjadi Pemdes ambil langkah karena HGU sudah dicabut lalu bilang milik negara. Harusnya dicek lahan yang masuk di HGU yang mana. Kalau ada pemiliknya dengan bukti diserahkan kepada warga dan kosong baru diambil," tegas Oni.

Menurut Oni, lokasi di Nunkurus itu, lahan garam dikelola Koperasi Mone milik tujuh suku dengan anggota 1.000 lebih. Lahan koperasi tahun 2018 dikelola 25 ha dan bagian selatan dikelola oleh PT. Timor Livestock Lestari.

"Persoalannya  lahan koperasi diekupasi oleh perusahaan, diajukan ke pemda keluarkan ijin. Tapi kami tanya ke pemda belum pernah keluarkan ijin. Besok (Rabu, 20/8/2019) presiden serahkan HPL lalu dipanggil semua pihak untuk duduk bicara. Ada lahan milik suku 312 hektar dari lahan 700-an hektar kami  relakan. Tidak dikelola ambil lagi lahan kami maka ini yang disesalkan," tegas Oni.

Menjawab Pos Kupang soal seberapa kuat tingkat kepercayaan pada pernyataan bupati untuk selesaikan, Oni menegaskan, legitimasi di rumah adat. Inisiatif dari bupati dan memiliki ikatan disaksikan Tuhan dan leluhur. Jika tidak ditepati maka resiko ditanggung pribadi.

"Rencananya seminggu setelah kepulangan Jokowi kami duduk bersama. Bupati undang BPN, pihak PT untuk kami selesaikan. Kami juga heran namanya panen tambak garam rakyat ternyata panen garam lahan investor. Bukan lahan rakyat. Padahal Jokowi sangat berharap  pengelolaan tambak rakyat untuk peningkatan ekonomi rakyat. Harapan kami kedepan bisa dilihat tambak rakyat karena  ibarat hidup enggan mati tak mau," pinta Oni.

Yeskiel Seik juga mempertanyakan soal garam yang akan dipanen Jokowi. Disebut panen  garam rakyat tapi yang ada panen milik investor.

"Kami dari tujuh keluarga pertanyakan panen garam rakyat atau investor. Kami sampai sekarang bingung," kata Seik singkat.

Berthus Seli, Sekertaris Bara Jokowi dan Yogi Bubu, Ketua DPD Bara JP menegaskan, kehadiran Jokowi sesungguhnya mendorong rakyat untuk meningkatkan ekonomi. Keduanya berharap jangan ada kepentingan lain dibalik ini.

"Kami pastikan bahwa Presiden Jokowi benar-benar panen di lahan garam rakyat. Kita bukan tidak inginkan investor tapi harus sesuai dengan keadaan sebenarnya," ujar Berthus. (Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Edi Hayong)