Perwakilan 7 Suku Minta Bupati Kupang Tepati Janji Soal Lahan di Nunkurus

Perwakilan 7 Suku Minta Bupati Kupang Korinus Masneno Tepati Janji Soal Lahan Garam di Nunkurus

Perwakilan 7 Suku Minta  Bupati Kupang Tepati Janji Soal Lahan di Nunkurus
POS-KUPANG.COM/EDI HAYONG
Perwakilan 7 suku yang punya lahan di Nunkurus,saat jumpa pers dengan wartawan di Babau, Selasa (20/8/2019). 

Perwakilan 7 Suku Minta Bupati Kupang Korinus Masneno Tepati Janji Soal Lahan Garam di Nunkurus

POS KUPANG.COM I OELAMASI - Perwakilan 7 suku yang memiliki lahan garam di Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, meminta Bupati Kupang, Korinus Masneno perlu menepati janji menyelesaikan persoalan lahan garapan.

Bupati Korinus secara pribadi telah menemui perwakilan 7 suku di Sonaf Babau untuk memastikan memfasilitasi pertemuan bersama para pihak untuk duduk bersama menyelesaikan.

Gerindra NTT Raih 62 Kursi Legislatif Dalam Pemilu 2019, Esthon Sampaikan Terima Kasih

Hal ini disampaikan juru bicara 7 suku yang punya lahan di Nunkurus, Oni Benyamin dalam jumpa pers dengan wartawan di Babau, Selasa (20/8/2019). Hadir perwakilan para suku juga Tim Bara JP NTT.

Oni menyampaikan, terkait dengan rencana aksi warga terkait lahan di Nunkurus yang akan didatangi Presiden Jokowi guna panen garam, dirinya diminta bupati untuk saling bertemu. Pertemuan antara bupati dan perwakilan 7 suku dilakukan di Sonaf Babau milik suku Benyamin, Senin (19/8/2019) petang.

"Saya atas nama 7 suku berterima kasih niat tulus bupati yang mau selesaikan persoalan di Nunkurus. Pertemuan di Sonaf Babau dihadiri perwakilan suku. Ternyata selama ini pak bupati  mendapat laporan yang tidak pas setelah kami jelaskan. Makanya ini kami kira langkah yang baik dari seorang pemimpin daerah," katanya.

Andre Koreh Soroti Dualisme Kelembagaan Pengelola Air Bersih di Kota Kupang

Menurut Oni, pelaksanaan Tora untuk serrifikasi lahan memang patut diapresiasi. Tetapi harus diverifikasi lagi jangan sampai kepemilikan bukan warga yang sah. Ini yang diusulkan perwakilan ke bupati dan dijawab untuk duduk bersama setelah Jokowi selesai panen garam.

"Kegiatan Tora diberikan ke pemilik warga yang sah. Yang terjadi Pemdes ambil langkah karena HGU sudah dicabut lalu bilang milik negara. Harusnya dicek lahan yang masuk di HGU yang mana. Kalau ada pemiliknya dengan bukti diserahkan kepada warga dan kosong baru diambil," tegas Oni.

Menurut Oni, lokasi di Nunkurus itu, lahan garam dikelola Koperasi Mone milik tujuh suku dengan anggota 1.000 lebih. Lahan koperasi tahun 2018 dikelola 25 ha dan bagian selatan dikelola oleh PT. Timor Livestock Lestari.

"Persoalannya  lahan koperasi diekupasi oleh perusahaan, diajukan ke pemda keluarkan ijin. Tapi kami tanya ke pemda belum pernah keluarkan ijin. Besok (Rabu, 20/8/2019) presiden serahkan HPL lalu dipanggil semua pihak untuk duduk bicara. Ada lahan milik suku 312 hektar dari lahan 700-an hektar kami  relakan. Tidak dikelola ambil lagi lahan kami maka ini yang disesalkan," tegas Oni.

Halaman
12
Penulis: Edy Hayong
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved