DPRD Nilai Pemkab Lembata Tak Serius Bangun Kantor Camat Buyasuri

Wakil Ketua DPRD Nilai Pemkab Lembata Tak Serius Bangun Kantor Camat Buyasuri

DPRD Nilai Pemkab Lembata Tak Serius Bangun Kantor Camat Buyasuri
POS KUPANG.COM/RICKO WAWO
Rapat Badan Anggaran Kebijakan Umum-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KU-PPAS) bersama Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Pemkab Lembata, Kamis (15/8/2019). 

Wakil Ketua DPRD Nilai Pemkab Lembata Tak Serius Bangun Kantor Camat Buyasuri

POS-KUPANG.COM | LEWOLEBA - Pembangunan Kantor Camat Buyasuri mendapat sorotan tajam dari para anggota dewan saat Rapat Badan Anggaran Kebijakan Umum-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KU-PPAS) bersama Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Pemkab Lembata, Kamis (15/8/2019).

Lembaga legislatif ini menilai Pemerintah Kabupaten Lembata tak serius mengawal pembangunan gedung Kantor Camat Buyasuri.

Menebak Siapa Calon Menteri Muda di Kabinet Jokowi-Maruf Amin?

Wakil Ketua I DPRD Lembata, Yohanes de Rosari, menegaskan gedung Kantor Camat Buyasuri ini sudah direncanakan maka harus dibangun.

"Kemarin lebih baik tidak usah direncanakan. Ini tolong dipertimbangkan. Dalam rentang waktu yang sisa dilarang untuk mengerjakan pekerjaan fisik. Kalau kebutuhan masyarakat lebih besar seperti air dan listrik kenapa tidak digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Saya minta pemerintah, dari aspek pengelolaan pemerintahan tidak bisa begini. Konsep pemerintah bagaimana bisa begini. Harus ada asas manfaat," tegasnya.

Siflan Angi: Tuduhan Mark Up Dana Tunjangan Perumahan dan Transportasi Hancurkan Martabat

Dia menegaskan dari aspek pengelolaan pemerintahan dan regulasi dalam perubahan anggaran pemerintah dilarang melakukan pengerjaan fisik.

Anggota DPRD Lembata lainnya, Sulaiman Syarif menyebutkan pembangunan kantor ini sudah dianggarkan pada tahun 2016 dan 2017 senilai Rp1 miliar lebih. Namun dirinya kesal karena proyek itu tidak berjalan semestinya.

"Konstruksi sudah tidak bagus. Saya sarankan supaya konstruksi harus diubah. Persoalan juga di campuran semen. Saat kita tinjau konstruksi kayu juga kayu kelas dua. Saya suruh bayar ke kontraktor 50 persen karena kerjanya macam begitu. Di perubahan kita sudah setuju. Tapi sampai saat ini tidak dikerjakan juga," kesalnya.

Kata Sulaiman, Komisi 1 DPRD Lembata
pernah merekomendasikan pemerintah supaya segera bentuk tim teknis untuk buat kajian masalah pembangunan.

Berdasarkan saran dari tim teknis baru kemudian dilelang lagi. Saat ini, lanjutnya, sesuai Permendagri Tahun 2006, pemerintah tidak bisa melakukan pengerjaan fisik karena limit waktu yang sangat singkat.

"Ini kantor pemerintah jadi tolong diperhatikan. Saya kira masyarakat Buyasuri juga harus diperhatikan. Kantor sudah tidak layak. Tuntaskan persoalan pembangunan lama. Kalau tidak cari lokasi baru," kata anggota dewan lainnya, Leaj Lazarus.

Dalam penjelasannya, Ketua TAPD Lembata yang juga adalah Penjabat Sekda Lembata, Anthanasius Aur Amuntoda, menyebut pemerintah juga merasa prihatin dengan kondisi ini dan menganggap kalau ada ketakutan dari pengguna anggaran.

Dia memastikan bahwa tahun ini pemerintah sudah membentuk tim inspektorat yang tugasnya melakukan pemeriksaan ulang terhadap pembangunan ini.

Keprihatinan juga diungkapkan Wakil Ketua II, Paulus Makarius Dolu. Dewan pun meminta supaya anggaran untuk Kantor Camat Buyasuri dialihkan ke Bantuan Tidak Langsung (BTT) yang bisa dimanfaatkan untuk mengantisipasi kondisi tak terduga di musim hujan. Pemerintah pun sepakat anggaran tersebut dialihkan ke BTT. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo)

Penulis: Ricardus Wawo
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved