Pemerintah Ajukan Pengantar Rancangan KU-PPAS Perubahan APBD

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata menyampaikan pengantar atas pengajukan rancangan kebijakan umum dan rancangan plafon prioritas anggaran sementar

Pemerintah Ajukan Pengantar Rancangan KU-PPAS Perubahan APBD
Pos kupang.com/ricko wawo
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata menyampaikan pengantar atas pengajukan rancangan kebijakan umum dan rancangan plafon prioritas anggaran sementara (KU-PPAS) perubahan APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019. Pengajuan disampaikan dalam rapat DPRD Lembata, Rabu (14/8/2019). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM-LEWOLEBA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata menyampaikan pengantar atas pengajukan rancangan kebijakan umum dan rancangan plafon prioritas anggaran sementara (KU-PPAS) perubahan APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019. Pengajuan disampaikan dalam rapat DPRD Lembata, Rabu (14/8/2019).

Rapat dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Lembata Yohanes de Rosari didampingi Wakil Ketua 2 Paulus Makarius Dolu.

Bupati Lembata Eliyaser Yentji Sunur dalam nota pengantar KU-PPAS perubahan APBD TA 2019 mengatakan, perubahan APBD dilakukan mengacu pada laporan realisasi semester pertama APBD tahun berjalan. Selanjutnya, dituangkan dalam dokumen perubahan APBD yang dijadikan dasar penyusunan KU-PPAS untuk kemudian menjadi pedoman penyusunan rancangan perubahan APBD.

Respon Cepat  SAR Maumere, 20 Menit Tiba di  TKP Kecelakaan

Dijelaskannya, perubahan APBD dilakukan karena beberapa alasan mendasar, di antaranya adanya pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Alasan mendasar lainnya, terang Bupati Sunur yakni adanya penyesuaian kembali belanja atau penjadwalan ulang program dan kegiatan karena berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBD TA 2019 mensyaratkan pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja infrastruktur paling sedikit 25 persen dari total alokasi dana transfer umum (DAU dan DBH). Sesuai laporan Pemkab ke Kementerian Keuangan, Kabupaten Lembata baru mengalokasikan 20,5 persen belanja infrastruktur maka harus dilakukan penyesuaian.

"Selain itu juga untuk menyesuaikan alokasi belanja yang bersumber dari dana Silpa tahun 2018 yang telah diprediksi dan dialokasikan dalam APBD 2019 dengan memperhatikan sisa kas per 31 Desember 2019 khusus DAK dan dana lainnya yang bersifat wajib untuk dianggarkan."

Hal lainnya juga untuk penyesuaian alokasi pendapatan dengan menyesuaikan kembali target pendapatan asli daerah (PAD) dan untuk menyesuaikan alokasi belanja jadi tidak langsung pada belanja gaji berdasarkan realisasi bulan berjalan pada semua OPD.

Bupati Sunur menjelaskan, rancangan perubahan APBD secara garis besar meliputi pos pendapatan daerah mengalami kenaikan Rp3,448 miliar atau 0,37 persen dari target pendapatan pada APBD murni yakni Rp934,327 miliar sehingga menjadi Rp937,775 miliar.
Komponen pendapatan yang ada dirincikan sebagai berikut;
kelompok PAD naik sebesar Rp23,672 miliar atau 3,60 persen dari target PAD Rp74,178 miliar sehingga menjadi Rp76,851 miliar. Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah naik sebesar Rp775,666 juta atau 0,49 persen dari target Rp159,928 miliar sehingga menjadi Rp160,704 miliar.

Pada pos belanja, terang Sunur, terjadi kenaikan belanja sebesar Rp9,147 miliar atau 0,95 persen dari target Rp966,827 miliar sehingga menjadi Rp975,974 miliar. Kenaikan itu dipicu berkurangnya belanja tidak langsung sebesar Rp22.248 miliar atau 4,31 peran dari target sebesar Rp516,780 miliar sehingga menjadi Rp493,531 miliar. Kelompok belanja langsung bertambah sebesar Rp31,395 miliar atau Rp6,96 dari target Rp451,047 miliar sehingga menjadi Rp482,443 miliar.

Sedangkan pos pembiayaan daerah bertambah pada komponen penerimaan pembiayaan sebesar Rp5,699 miliar atau 16,28 persen dari target 34,999 miliar sehingga menjadi Rp40,699 miliar.

Bupati Sunur juga mengapresiasi lembaga dewan yang mendukung proses pengajuan rancangan KU-PPAS perubahan APBD 2019 lebih cepat diajukan sebelum anggota DPRD periode 2014-2019 mengakhiri masa jabatannya pada 2 September mendatang.

"Kiranya kebersamaan dan kemitraan yang sudah dibangun selama ini tetap dipertahankan dan dipupuk untuk periode waktu dan ruang pengabdian lain pada masa-masa yang akan datang," harap Bupati Sunur
Yohanes de Rosari dalam lanjutan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengharapakan setiap pergeseran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tetap merujuk pada Permen 13 yang melarang pengadaan fisik pada perubahan APBD.

Karena itu, dia meminta kepada pemerintah untuk tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan fisik pada perubahan APBD.

Dia mengimbau agar dalam merencanakan program, hendaknya direncanakan limitnya satu tahun anggaran.
"Jangan enam bulan dan nanti baru ajukan penggunaan (anggaran) mendahului perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga. Ingatkan baik-baik agar ke depan jangan ada lagi perubahan. Pergeseran hanya untuk kondisi yang luar biasa atau emergensi," tegas dengan Rosari.

Penulis: Ricardus Wawo
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved