Status Tertinggal Dicabut Jadi Tantangan Bagi Lima Kabupaten di NTT

Status daerah tertinggal dicabut jadi tantangan bagi Lima Kabupaten di Provinsi NTT

Status Tertinggal Dicabut Jadi Tantangan Bagi Lima Kabupaten di NTT
POS KUPANG/OBY LEWANMERU
Yohanes Rumat,S.E 

Status daerah tertinggal dicabut jadi tantangan bagi Lima Kabupaten di Provinsi NTT

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pencabutan status daerah tertinggal di lima kabupaten di Provinsi NTT tahun 2019 tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi masing-masing daerah.

Tantangan utama adakah bagaimana mempertahankan status itu dari berbagai segi,antara lain baik pelayanan publik dan infrastruktur.

BREAKING NEWS: Tak Terima Kekasih Bersama Pria Lain di Kos, Pemuda di Kupang Aniaya Pacar

Hal ini disampaikan Anggota DPRD NTT, Yohanes Rumat, SE, Selasa (13/8/2019).

Menurut Yohanes, dengan pencabutan status tertinggal, tentu ada rasa senang,namun di sisi lain pasti ada kecemasan.

"Kita pasti merasa senang dan cemas, senangnya karena secara administrasi atau berupa surat keputusan memberikan berita baik," kata Yohanes.

Pemeriksaan IVA oleh ASN Kota Kupang Lampaui Target

Dijelaskan, selain senang, tentu juga merasa cemas, karena apakah dengan status ini kondisi ril masyarakat di lima kabupaten ini benar-benar sudah mengalami kemajuan setara dengan kemajuan yang dirasakan kabupaten/kota seperti di Jawa atau daerah lainnya atau belum.

"Tentu yang kita harapkan keluar dari daerah tertinggal seperti infrastruktur jalan dan jembatan berkoneksi baik antara satu desa atau wilayah baik, jaringan dan aliran listrik masuk desa sudah merata," katanya.

Hal lain, lanjutnya politisi PKB NTT ini adalah soal penyebaran puskesmas/rumah sakit tersedia disetiap wilayah, sekolah mulai dari SD sampai SMA tersebar merata di setiap wilayah, jaringan komunikasi,perbankan dan lainnya tersedia dengan baik.

"Ini tentu yang kami sebutkan bukan kriteria tetapi dirasakan oleh masyarakat pemilik wilayah ini. Kalau menggunakan kriteria-kriteria yang paham tentu lembaga yang paling berwenang, sementara masyarakat pada umumnya masih dihadapkan dengan tingkat kesulitan apa yang disebut Daerah Tertinggal," ujarnya.

Yohanes yang terpilih lagi menjadi DPRD NTT 2019-2024 ini mengatakan, lebih sedihnya lagi nanti apabila kita sudah keluar dari daerah tertinggal maka dana perbantuan yang bersumber dari APBN tentu berkurang, syukur kalau pemerintah daerah kabupaten kreatif untuk menggali sumber-sumber produktifitas PAD yang bisa membantu sumber keuangan.

"Jika ini tidak diperhatikan, maka kita rugi menutup diri hanya karena korban gengsi karena naik kelas yang bersifat karbitan. Oleh karena itu pemerintah kabupaten yang statusnya naik kelas harus terbuka dengan masyarakat tentang kriteria ini supaya sama-sama puas," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved