Kabar Gembira, Presiden Jokowi Siap Beri Tunjangan Khusus untuk PNS, Simak Syarat dan Jumlahnya

Kabar Gembira, Presiden Jokowi Siap Beri Tunjangan Khusus untuk PNS, Simak Syarat dan Jumlahnya

Kabar Gembira, Presiden Jokowi Siap Beri Tunjangan Khusus untuk PNS, Simak Syarat dan Jumlahnya
ISTIMEWA
Ilustrasi ASN 

POS-KUPANG.COM - Kabar gembira untuk para Pegawai Negeri Sipil atau PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tunjangan kepada Pegawai Negeri Sipil atau ASN yang mempunyai Jabatan fungsional Kataloger.

Pemberian tunjangan itu berdasarkan pertimbangan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Kataloger.

Atas pertimbangan tersebut, pada 26 Juli 2019, Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kataloger.

 

“Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Kataloger diberikan Tunjangan Kataloger setiap bulan,” sebut pasal 2 Perpres ini.

Adapun dana untuk tunjangan Kataloger bagi PNS yang bekerja pada Pemerintah Pusat menurut Perpres ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

PNS Fungsional Kataloger Kini Dapat Tunjangan Khusus, Lihat Juga Daftar Gaji Terbaru CPNS 2019

Pendaftaran CPNS 2019 Dibuka Oktober, Intip Syarat, Cara Pendaftaran dan Gaji Terbaru

CPNS 2019 - Lengkapi 4 Dokumen Penting yang Diminta BKN Ini Segera Jangan Terlambat

Sementara PNS yang bekerja pada Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemberian Tunjangan Kataloger dihentikan apabila PNS diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan Kataloger, menurut Perpres ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laloy pada 31 Juli 2019.

Halaman
1234
Editor: Eflin Rote
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved