Breaking News

KPK Dorong Pemda Lembata Transparan dan Bebas Korupsi

Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK mendorong dan memastikan Pemerintah Daerah Lembata memperbaiki tata kelola Keuangan

Penulis: Ricardus Wawo | Editor: Adiana Ahmad
DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com
Komisi Pemberantasan Korupsi 

Dalam rangka optimalisasi pendapatan dan aset, lanjut Wabup Langoday, diperlukan inovasi sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa meningkat sampai 300 persen.

"Kita selama ini kan pengelolaan pendapatan dan aset ini kan manual semua. Belum ada inovasi, karena itu diperkirakan terjadi kebocoran di sana sini. Kalau kita melakukan inovasi dengan aplikasi-aplikasi, diperkirakan PAD bisa meningkat 300 persen. Jadi kalau hari ini Rp50 miliyar, dengan inovasi aplikasi kita bisa meningkat sampai Rp150 miliyar," paparnya.

Syaratnya juga harus ada inventarisasi sumber-sumber pendapatan, tertib pemungutan sesuai regulasi dan transparan.

Kunci pengawasan, lanjutnya, justru ada di inspektorat sehingga dibutuhkan tenaga auditor yang handal untuk pengawasan dan pendanaan yang memadai.

Citilink Indonesia Mulai Terapkan Kebijakan Pemerintah RI, Sesuaikan Harga Tiket Pesawat

"Kemarin kita sudah mengalokasikan anggaran lebih kurang Rp1,8 M, padahal mereka butuh Rp3 M untuk percepatan kegiatan audit dan pengawasan di lapangan. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa lakukan dengan baik."

Perihal dana desa, dia menjelaskan setiap desa harus membuat publikasi anggaran dan pendapatan serta belanja desa disertai dengan regulasi.

Menurut dia, di Lembata juga sudah ada tim terpadu yang terdiri dari kejaksaan, kepolisian, inspektorat dan Pemda yang gencar sosialisasi mengenai dana desa.

Pertemuan dengan KPK ini dihadiri Wakil Bupati Lembata, Penjabat Sekda dan para pimpinan OPD.(*)

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved