Kesbangpolinmas Ngada Hadirkan Semua Pengurus Forum di Ngada Bahas Kewaspadaan Dini

Kesbangpolinmas Ngada Hadirkan Semua Pengurus Forum di Ngada Bahas Kewaspadaan Dini

POS-KUPANG.COM | BAJAWA --Badan Kesatuan Bangsa Dalam Politik Dan Dalam Negeri Kabupaten Ngada menggelar kegiatan Rapat Lintas Forum Tingkat Kabupaten Ngada.

Siaran pers yang diterima POS KUPANG.COM, Kamis (4/7/2019) menyebutkan kegiatan rapat bersama lintas forum itu digelar di Aula Kantor Kesbangpolinmas Ngada di Kota Bajawa.

Rapat yang dibuka oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dalam Politik Dan Dalam Negeri Kabupaten Ngada, Herman Say dihadiri sejumlah pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten( TKDPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Ngada.

Dalam sambutan ketika membuka kegiatan tersebut, Herman Say mengatakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten( TKDPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebelumnya dalam kegiatannya dibiayai lewat Dana Bansos dari Pemerintah Kabupaten Ngada namun dalam pertimbangan tertentu oleh Bupati Ngada Paulus Soliwoa memutuskan untuk diurus oleh Badan Kesatuan Bangsa Dalam Politik Dan Dalam Negeri Kabupaten Ngada.

• Boeing Beri Santunan Keluarga Korban Rp 1,4 Triliun Kasus Jatuhnya 737 MAX di Indonesia dan Ethiopia

• Simak Nama Perempuan Muda dan Berprestasi yang Jadi Calon Menteri Jokowi, Siapa Saja Mereka?

• Nantikan Kisah Para Pengelana dari Asia, dalam Teater Kolaborasi Seniman Asia dan Flores Timur

"Kegiatan ini merupakan kegiatan lintas forum pertama kali lakukan dimana diharapkan bahwa forum forum tersebut dapat menyamakan persepsi guna mendukung situasi sosial dan politik yang aman," ungkap Herman.

Herman menjelaskan Kabupaten Ngada sebagai daerah multikultur dengan berbagai ragam suku, agama, budaya, dan bahasa, disatu sisi merupakan anugerah sangat luar biasa.

Namun disisi lain, keanekaragaman tersebut juga mengandung potensi kerawanan, karena perbedaan-perbedaan dalam keberagaman itu sangat mudah untuk memicu terjadinya konflik yang dapat berakibat pada tindak kriminalitas.

Kejahatan atau kriminalitas (crime) telah menjadi bagian yang inherent dalam sejarah kehidupan umat manusia sejak jaman dahulu hingga saat ini.

Ia juga mengatakan kejahatan adalah masalah sosial, maka usaha pencegahan kejahatan merupakan usaha yang melibatkan berbagai pihak.

• Perusahaan Diduga Sekongkol Ikut Penawaran Proyek Air Minum Rp 1,9 Miliar di Sikka

• Dari Hasil Analisis BMKG, Ada 6 Kabupaten/Kota Di NTT Teridentifikasi Alami Potensi Kekeringan

• Perusahaan Diduga Sekongkol Ikut Penawaran Proyek Air Minum Rp 1,9 Miliar di Sikka

Penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten( TKDPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) akan melakukan upaya-upaya untuk pencegahan tindak kriminalitas di Kabupaten Ngada.

"Bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini," Herman.

Sementara itu, Veronika Naru, selaku, Kabid Pranata Sosial dan Penanganan Konflik yang juga juga sedang melakukan penelitian dan penulisan tesis forum forum tersebut menjelaskan bahwa dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah melakukan perumusan peran forum untuk peningkatan peran forum dalam melakukan upaya-upaya pencegahan tindak kriminalitas dan bertujuan melakukan upaya pencegahan tindak kriminalitas dapat meminimalisasi segala bentuk kejahatan atau tindak kriminalitas.

• Perusahaan Diduga Sekongkol Ikut Penawaran Proyek Air Minum Rp 1,9 Miliar di Sikka

• Dari Hasil Analisis BMKG, Ada 6 Kabupaten/Kota Di NTT Teridentifikasi Alami Potensi Kekeringan

• Ini Alasan Hotman Paris Tangani Kasus Bau Ikan Asin Padahal Tak Dibayar Sepeser oleh Fairuz

Ia menjelaskan Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) merupakan penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi social dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.