Sidang Sengketa Pilpres 2019

MK Tolak Permintaan Tim Prabowo-Sandiaga untuk Hadirkan 35 Saksi, Utamakan Kualitas Kesaksian

Menurut Bambang, ketentuan jumlah saksi fakta sebanyak 15 orang dan dua saksi ahli tidak cukup untuk membuktikan argumentasi yang diajukan oleh pihakn

MK Tolak Permintaan Tim Prabowo-Sandiaga untuk Hadirkan 35 Saksi, Utamakan Kualitas Kesaksian
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A via Kompas.com
Suasana sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj. 

MK Tolak Permintaan Tim Prabowo-Sandiaga untuk Hadirkan 35 Saksi, Utamakan Kkualitas dari Kesaksian

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, meminta penambahan jumlah saksi yang dapat diajukan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019.

Namun, permintaan ini langsung ditolak oleh hakim MK. Kubu Prabowo awalnya berencana menghadirkan 30 orang saksi fakta dan 5 orang ahli dalam sidang pembuktian selanjutnya.

Menurut Bambang, ketentuan jumlah saksi fakta sebanyak 15 orang dan dua saksi ahli tidak cukup untuk membuktikan argumentasi yang diajukan oleh pihaknya.

"Soal saksi kami ingin mengatakan bahwa MK sesuai aturan memang memiliki kewenangan untuk membatasi soal jumlah saksi," ujar Bambang dalam sidang lanjutan sengketa hasil pilpres di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

Agung Hercules Idap Kanker Otak, Peppy Ungkap Jasa Besar Sahabatnya itu yang Jarang Tersorot Media

Keluarga Anang Hermansyah Terjebak di Tengah Insiden Penembakan di Toronto, Siapa yang Tertembak?

Peran Maria Lopez, Peavita Pearce Belajar Bahasa Belu, Baru Tahu Ternyata Orang Timor itu Halus

Red Velvet Teaser Terbaru MV Zimzalabim, Penggemar Dibuat Penasaran

"Tapi dari sisi kami ada problem kalau ingin membuktikan argumentasi yang sudah kami kemukakan itu rasanya 15 saksi fakta dan dua ahli kurang," kata Bambang.

Terkait hal itu, Hakim MK Suhartoyo mengatakan MK tidak dapat mengabulkan permintaan penambahan jumlah saksi.

Ia mengatakan, MK hanya memiliki waktu yang sangat sedikit untuk memeriksa dan memutus sengketa hasil pilpres, yakni 14 hari.

Di sisi lain, kata Suhartoyo, penambahan jumlah saksi dikhawatirkan akan membuat MK tidak optimal dalam memeriksa keterangan saksi.

"Kalau kami tidak membatasi saksi kami juga akan berhadapan dengan situasi yang mungkin tidak bisa memeriksa saksi secara optimal," kata Suhartoyo.

Halaman
12
Editor: Alfred Dama
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved