Masih Ada Pelanggan yang 'Bertamu' ke Karang Dempel, Begini Tanggapan Balkis Soraya Tanof

Masih Ada Pelanggan yang 'Bertamu' ke Karang Dempel, Begini Tanggapan Balkis Soraya Tanof

Masih Ada Pelanggan yang 'Bertamu' ke Karang Dempel, Begini Tanggapan Balkis Soraya Tanof
POS KUPANG/NOVEMY LEO
Dra. Balkis Soraya Tanof, M.Hum, Dosen Sosiologi FISIP Undana Kupang 

Masih Ada Pelanggan yang 'Bertamu' ke Karang Dempel, Begini Tanggapan Balkis Soraya Tanof

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Lokalisasi Karang Dempel resmi ditutup oleh Pemerintah Kota Kupang, 1 Januari 2019.

Hasil pantauan POS-KUPANG.COM, beberapa pekan lalu, lokalisasi tersebut masih beroperasi. Sejumlah pelanggan masih berdatangan.

Resmikan Gapura Pasar Niki-Niki, Bupati Tahun Janji Tangih Dana CSR Perusahaan di TTS

Sosiolog Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Balkis Soraya, Senin (4/3/2019) menjelaskan, ada beberapa alasan mengapa masih ada pelanggan yang datang ke lokalisasi tersebut.

Menurutnya, kontrol sosial dari masyarakat lemah. Selain itu kebijakan pemkot menutup KD, tidak mengikat masyarakat pembeli seks dan pekerja seks berupa sanksi sosial pasca penutupan KD.

Mansyur, Ahli Kompor asal Jeneponto yang Keliling NTT

"Kalau dari sisi pelanggan, harus di dukung oleh peraturan lurah yang akan memberi sanksi bagi pengunjung lokalisasi dan pekerja seks," jelasnya.

Balkis menyebut, ada standar ganda dari masyarakat, bahwa masyarakat memberi stigma tentang PSK dan lokalisasi sebagai tempat haram dan sampah masyarakat tetapi di sisi lain masyarakat masih mengunjungi Lokalisasi KD.

Balkis juga menyebut, fungsi tertib sosial dari Pol PP yang seharusnya aktif beroperasi dilokalisasi sehingga bisa mengawasi praktek prostitusi di KD dan bisa ditindak lanjuti ke aparat Keamanan, tidak berjalan baik. "Tunggu ada laporan dari masyarakat baru beroperasi," tegasnya.

Menurutnya, pemerintah melalui dinas sosial harus memberikan sosialisasi dan edukasi secara intens kepada masyarakat bahwa penutupan lokalisasi KD merupakan kebijakan pemerintah RI melalui Kementerian Sosial untuk membebaskan masyarakat Indonesia dari prostitusi.

Hal tersebut, kita Balkis, sesuai dengan kebijakan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak yaitu 3 Ends. Diantaranya Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak juga perdagangan Perempuan, oleh karena itu, penutupan KD merupakan kebijakan pemkot yang memberikan perlindungan kepada pekerja seks untuk tidak diperdagangkan tubuh perempuan oleh Mucikari dan bebas dari korban kekerasan oleh pelanggan. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti)

Penulis: Laus Markus Goti
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved