Tolak Pembangunan Gedung DPRD Flotim, AMA Kupang Kunjungi Gubernur Minggu Ini

Angkatan Muda Adonara Kupang tolak rencana pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Flores Timur (Flotim). Ini alasannya.

Tolak Pembangunan Gedung DPRD Flotim, AMA Kupang Kunjungi Gubernur Minggu Ini
POS-KUPANG.COM/ LAMAWURAN AMBUGA
Angkatan Muda Adonara dalam diskusi tolak pembangunan gedung DPRD Kabupaten Flores Timur 

Tolak Pembangunan Gedung DPRD Flotim, AMA Kupang Kunjungi Gubernur Minggu Ini

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ambuga Lamawuran

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Organisasi Angkatan Muda Adonara (AMA) Kupang menolak rencana pembangunan gedung DPRD Kabupaten Flores Timur (Flotim).

Mereka berencana melakukan aksi damai dan berjumpa dengan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat.

Selain itu, mereka akan berjumpa dengan pihak DPRD Provinsi NTT.

"Kami menolak pembangunan gedung DPRD itu. Kami akan aksi damai ke DPRD Provinsi dan Gubernur dalam minggu ini. Kami gerak sama-sama, baik teman-teman di Flotim dan Kupang," kata Ketua AMA Kupang, Heri Jumat Boli, kepada POS-KUPANG.COM, Sabtu (23/2/2019).

Gubernur NTT Tidak Setuju Pembangunan Gedung DPRD Flotim

Gedung DPRD Sumba Barat Dinding Retak-Retak, Keramik Rusak dan Atap Bocor

Dia jelaskan, mereka menggelar diskusi dengan beberapa pihak, dan telah mengkaji persoalan ini lebih dalam.

Mengenai tempat pembangunan yang cocok, katanya, mereka merekomendasikan dua tempat.

"Karena itu kami rekomendasikan dua tempat. Pertama di tempat semula. Kedua di Batu Ata," ujarnya.

Tetapi dengan anggaran yang begitu besar, kata Heri, pihaknya akan tetap menolak. "PAD kita berapa? Tidak setimpal dengan pembangunan ini," katanya.

Dikatakan, pemerintah boleh melakukan pembangunan, tetapi jangan sampai melanggar peraturan.

"Boleh lakukan pembangunan tapi jangan melanggar peraturan. Status tanah di situ kan belum jelas dan belum jadi hak milik Pemda," katanya.

Dijelaskan lebih rinci, pihak AMA Kupang menolak pembangunan Gedung DPRD Flotim di Waibalun karena bertentangan dengan Perda RT RW Kabupaten Flotim Nomor 7 Tahun 2012. Sementara itu, status tanah di wilayah Waibalun itu belum jelas hak kepemilikannya.

Penulis: Lamawuran
Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved