Optimalisasi Potensi Desa dalam Pembangunan NTT

Optimalisasi Potensi Desa dalam Pembangunan NTT

Oleh: Marthin Fernandes Sinaga, SST
ASN Badan Pusat Statistik Kab. Sumba Timur

PADA bulan Mei 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) selaku penyedia data statistik resmi pemerintah melaksanakan Pendataan Potensi Desa (Podes).

Pelaksanaan Podes kali ini dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dan sudah dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam 10 tahun terakhir.

Hasil Podes 2018 mencatat terdapat sebanyak 3.048 desa, 305 kelurahan, 309 kecamatan, 22 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selain itu, Podes 2018 juga menghasilkan data yang dapat menunjukkan perkembangan desa di Nusa Tenggara Timur melalui Indeks Pembangunan Desa (IPD).

IPD dijadikan sebagai indikator yang mampu menentukan sebuah desa dikategorikan sebagai desa tertinggal, desa berkembang ataupun desa mandiri.

Dimensi-dimensi yang menjadi penyusun dari IPD yaitu Pelayanan Dasar, Kondisi Infrastruktur, Aksesibilitas/Transportasi, Pelayanan Umum, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Secara keseluruhan, jumlah indikator untuk menyusun IPD berjumlah sebanyak 42 indikator.

Potret Desa di NTT Tahun 2018

Hasil Podes 2018 menghasilkan pengkategorian desa di Nusa Tenggara Timur yaitu sebanyak 1.094 desa tertinggal (35,89 persen), 1.945 desa berkembang (63,81 persen), dan sebanyak 9 desa mandiri (0,30 persen).

Persentase desa tertinggal memang masih tinggi dibanding angka nasional sebesar 19,17 persen.

Namun, terjadi penurunan yang cukup signifikan pada jumlah desa tertinggal yaitu turun sebesar 15,97 persen dibandingkan hasil Podes tahun 2014.

Di sisi lain, jumlah desa berkembang juga meningkat cukup banyak yang pada tahun 2014 persentasenya sebesar 48,07 persen dan jumlah desa mandiri yang bertambah sebanyak 7 desa.

Pada tahun 2018, angka IPD Nusa Tenggara Timur yang dihasilkan dari pendataan Podes yaitu sebesar 52,86. BPS juga mencatat terjadi peningkatan di masing-masing dimensi pembentuk IPD.