Berita kabupaten Sumba Barat Daya

Soal TUN Hak ASN, Kepala BKPP Sumba Barat Daya Mengaku Hanya Jalankan Peraturan

mengeluarkan surat keputusan pemecatan dengan tidak terhornat terhadap 10 aparatur sipil negara (ASN) SBD pada tahun 2018 yang terbukti melakukan

Soal TUN Hak ASN, Kepala BKPP Sumba Barat Daya Mengaku Hanya Jalankan Peraturan
POS KUPANG/PETRUS PITER
Kepala BKPP SBD, Yeremias Wunda Lero

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, petrus piter

POS-KUPANG.COM/TAMBOLAKA---Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumba Barat Daya, Drs.Yeremias Wunda Lero mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam hal ini Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya, Markus Dairo Tallu, S.H telah mengeluarkan surat keputusan pemecatan dengan tidak terhornat terhadap 10 aparatur sipil negara (ASN) SBD pada tahun 2018 yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapat keputusan hukum tetap dari pengadilan tindak pidana korupsi (inkra)

Dan sampai saat ini, dirinya belum mendapat kabar adanya upaya hukum dari 10 ASN itu menggugat ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). Baginya langkah hukum merupakan hak ASN. Dan apapun keputusannya, pemerintah siap melaksanakannya.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang juga pelaksana tugas sekretaris DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, Drs.Yeremias Wunda Lero menyampaikan hal itu di kantor DPRD SBD, Kamis (31/1/2019).

Peserta Tes Anggota KPU Sumba Barat Belum Dapat Kabar Ikut Fit And Proper Test

Menurutnya, langkah pemerintah SBD mengeluarkan surat keputusan pemecatan 10 ASN adalah menjalankan perintah peraturan hukum yang berlaku. Dan bila ada yang keberatan, silahkan memproses sesuai hukum yang berlaku.

Sebelumnya diberitakan Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya, Markus Dairo Tallu, S.H telah mengeluarkan surat keputusan pemecatan dengan tidak terhormat terhadap 10 ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mengantongi keputusan tetap (ikra) dari pengadilan.

Sedangkan dua orang ASN lainnya yakni kasus pembangunan pasar Waimangura SBD dan kasus pengadaan tanah Weekuri, SBD masih dalam proses hukum. (*)

Penulis: Petrus Piter
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved