Berita NTT Terkini
Hadapi Tahun Politik, Lucius Karus Paparkan Strategi Rasional Bagi Rakyat NTT untuk Pemilu
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus memaparkan strategi rasional bagi rakyat NTT untuk menghadapi pemilu.
Penulis: Gecio Viana | Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM | KUPANG - Menghadapi tahun 2019 yang merupakan tahun politik bagi rakyat Indonesia, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus memaparkan strategi rasional bagi rakyat NTT untuk menghadapi pemilu.
Dihubungi POS-KUPANG.COM via aplikasi WhatsApp pada Kamis (3/12/2019) siang, ia mengungkapkan secara nasional di tahun 2019 rakyat Indonesia termasuk rakyat NTT secara serentak memilih Presiden dan Wapres, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Dikatakannya, keserentakan pemilihan umum tak pelak menyita waktu dan energi masyarakat tak terkecuali di NTT. Betapa tidak, selain dua paslon presiden dan wakil presiden, pemilih masih harus menghadapi begitu banyak nama caleg yang diusung oleh 16 parpol nasional yang akan memperebutkan kursi DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/Kota. Selain caleg-caleg tersebut, pemilih masih harus berhadpaan dengan nama-nama caleg untuk DPD.
• PSK Ini Pasrah Lokalisasi Karang Dempel Ditutup, Tapi Minta Pemkot Pikirkan Nasib Mereka
Demi mengatasi kebingungan tersebut, lanjut Lucius, harus ada strategi yang rasional dari rakyat NTT.
Strategi rasional dari rakyat pertama menurut Lucius, tentu dengan memastikan calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih.
"Bagaimana membuat pertimbangan dalam menentukan paslon capres-cawapres ideal?," ungkapnya.
• Pasar Alok di Maumere Makin Semrawut dan Jorok
Dalam konteks NTT, kata Lucius, prinsip dasar adalah latar belakang paslon. Latar belakang ini bisa terkait dengan track record figur yang menjadi calon presiden dan wakil presiden. Bisa juga terkait latar belakang partai pengusung beserta ideologi yang dibawa Partai-partai.
"Kita bisa dengan mudah menemukan rujukan di media massa dan sosial terkait latar belakang paslon dan partai-partai pengusung tersebut," ujarnya.
Provinsi NTT, jelas Lucius, pasti membutuhkan pimpinan nasional yang tak menikmati keuntungan dengan memainkan politik identitas sebagai jalan pintas meraih kemenangan.
NTT membutuhkan paslon presiden dan wakil presiden yang menghargai pluralisme dan tak memanfaatkan agama untuk politik.
Menurutnya, profil paslon presiden dan wakil presiden beserta parpol pendukung masing-masing harus menjadi rujukan mendasar dalam menentukan pilihan.
Selain itu, NTT dengan kekhasan identitasnya merupakan daerah yang paling dirugikan oleh kampanye dengan menjual identitas agama untuk sekedar meraih kursi kekuasaan. NTT membutuhkan paslon dan parpol pendukung yang menghargai perbedaan dan tidak memanfaatkan perbedaan itu untuk memperoleh kemenangan politik.
"Oleh karena itu saya kira pilihan strategis NTT adalah Paslon dan Partai yang tak sibuk memanipulasi identitas sekedar bisa menang," tegasnya.
Strategi rasional dari rakyat kedua, jelas Lucius, konsisten dengan kriteria untuk pilpres di atas, pileg juga mesti selaras dengan pertimbangan di atas.
Prioritas rakyat NTT harus terarah pada caleg-caleg yang partai asalnya tidak termasuk dalam list partai penjual politik identitas untuk meraih kemenangan.
"Hal penting lain terkait pileg, agar pemilih memilih caleg dari partai yang potensial meraih kursi di Parlemen. Prosentasi parliamentary treshold 4 persen membuat tak semua parpol peserta pemilu 2019 berpeluang meraih kursi di parlemen. Pemilih mesti memilih caleg dari partai yang secara nasional punya potensi untuk meraih kursi di parlemen. Selain itu cita-cita untuk menyederhanakan jumlah parpol juga akan dengan sendirinya terjawab," katanya.
Lebih lanjut, strategi rasional dari rakyat ketiga dari rakyat adalah konsistensi untuk menyelaraskan dukungan antara pilpres dan Pileg.
Dikatakannya, pilihan pada capres-cawapres harus juga diikuti dengan memilih caleg dari partai-partai pendukungnya.
Lucius menjelaskan, hal tersebut dimaksudkan agar presiden yang dipilih, dipastikan mendapat dukungan dari mayoritas kursi di parlemen.
Jika situasinya demikian, lanjut Lucius, maka pemerintah bisa dengan mudah mengeksekusi program-programnya saat berkuasa.
Lucius menjelaskan, hal tersebut berarti pemilu 2019 merupakan ujian konsistensi dan komitmen. Konsistensi dilakukan dengan memberikan pilihan yang selaras antara paslon capres dan cawapres dengan caleg-caleg dari parpol pengusungnya.
"Komitmen harus diperlihatkan dengan menyelaraskan pilihan hanya pada paslon presiden dan wakil presiden yang menghargai nasionalisme dan Kebhinekaan yang diikuti dengan memilih caleg dari partai-partai yang konsisten pada prinsip nasionalisme yang menghargai perbedaan sebagai kekayaan Indonesia," kata Lucius. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana)