Anton Kapitan Belum Mengetahui Adanya Penolakan Masyarakat Terhadap Program Berarti

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PRKPP) Kabupaten TTU, Anton Kapitan mengakui belum mengetahui adanya penolakan warga terhadap pelakaanaan program bedah rumah tidak layak huni (berarti).

"Saya tidak tahu informasinya dari mana mengenai penolakan itu, tapi kalau penolakan itu karena anggaran yang tersedia hanya seperti itu, ya namanya stimulan kita hanya memberikan dana sebagian saja," kata Anton kepada wartawan melalui sambungan telepon, Kamis (1/11/2018).

Anton mengatakan, pemerintah dalam melaksanakan program tersebut hanya menyediakan dana stimulan untujk diberikan kepada penerima program, sedangkan penerima program juga diharapkan dapat memberikan kontribusi secara swadaya.

Baca: BPBD Nagekeo Sudah Distribusikan Bantuan untuk Korban Bencana Puting Beliung dan Kebakaran

"Semestinya seperti itu, kalau misalnya dia tidak mampu menyediakan dana swadaya maka dia menolak karena dia tidak menyediakan dana untuk melakukan bedah rumah," ungkapnya.

Menurut Anton, karena dana yang diberikan oleh pemerintah adalah dana stimulan sehingga dana yang disediakan hanya sebagian saja. Sedangkan sisa dananya menjadi tanggungjawab penerima program.

Baca: SDK Meluwiting Kekurangan Meja dan Kursi untuk Anak Didik

"Kalau misalnya rehap berat semestinya anggarannya mencapai Rp 40 juta, ya maka sisa dari Rp. 25 juta ya menjadi tanggung penerima program dalam bentuk bahan lokal dan tukang. Tapi kalau misalkan dia tidak mampu siapkan itu ya mungkin dia menolak seperti itu," jelas Anton.

Anton menegaskan, dirinya belum mengetahui dari desa mana ada masyarakat yang melakukan penolakan terhadap program berarti tersebut karena dirinya belum mendapatkan informasi mengenai hal itu. (*)