Berita Kota Kupang
DPRD NTT Ingatkan Pemerintah Soal Perbatasan Darat dan Laut Antara RI dan Timor Leste
DPRD NTT mengingatkan pemerintah agar dapat memperhatikan persoalan perbatasan baik darat maupun perairan laut antara RI dan Timor Leste
Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Rosalina Woso
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru
POS-KUPANG.COM|KUPANG -- DPRD NTT mengingatkan pemerintah agar dapat memperhatikan persoalan perbatasan baik darat maupun perairan laut antara RI dan Timor Leste. Perbatasan dua negara ini ada persis di wilayah NTT -Timor Leste.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD NTT, Drs. Kasintus Proklamasi Ebu Tho saat dihubungi POS-KUPANG.COM, Rabu (31/10/2018).
Baca: Jemaat Yegar Osmo Rayakan Hari Reformasi dengan Ragam Perlombaan
Baca: Bawaslu Mabar dan Semua Panwascam Bahas Pengawasan Para Caleg
Baca: Pemkab Kupang Setujui Adanya Moratorium Tenaga Kerja
Baca: Gelorakan Semangatmu untuk Lembata
Menurut Ebu Tho. Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah perbatasan darat maupun perbatasan laut antara RI dan Timor Lester.
"Upaya ini dilakukan agar tidak menimbulkan konflik berkelanjutan antar negara dan antar warga di daerah perbatasan," kata Ebu Tho.
Dia menjelaskan, ada beberapa masalah yang dijadikan pemicu seperti perebutan sumber air antar warga di perbatasan Timor Leste dengan RI. "Kondisi ini hendaknya disikapi dengan musyawarah dan mufakat antar masyarakat," katanya.
Baca: 700 Anak Hadir Acara Peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia
Baca: Ternyata Ini Penyebabnya Siswi dari Nagerawe Dilarikan ke Puskesmas Boawae
Baca: 700 Anak Hadir Acara Peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia
Baca: BMKG Beri Peringatan Dini Agar Waspadai Gelombang Setinggi Dua Meter di Beberapa Perairan NTT
Selain masalah perbatasan antar negara Ebu Tho juga mengatakan masalah perbatasan juga perlu mendapat perhatian pemerintah adalah masalah perbatas antar wilayah kabupaten di NTT, seperti masalah perbatasan di Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sumba Barat.
"Ada juga masalah perbatasan di wilayah TTS dan Malaka maupun perbatasan dengan Kabupaten Belu." katanya.(*)