Begini Harapan Anggota DPD asal NTT Paul Liyanto Soal Moratorim Pengiriman TKI

Kebijakan moratorium pengiriman TKI bukan solusi untuk menekan perdagangan orang (human trafficking).

Begini Harapan Anggota DPD asal NTT Paul Liyanto Soal Moratorim Pengiriman TKI
KOMPAS.com/ERICSSEN
Ilustrasi 

"Saya pikir yang kantongi dokumen lengkap itu tidak usah dimoratorium karena mereka pahlawan devisa NTT yang mendatangkan uang. Faktanya juga selama ini yang bermasalah di luar negeri kebanyakan yang ilegal, inilah tugas kita bersama untuk mencegah atau mencari solusinya," kata Yohanes.

Apjati Luruskan Persepsi

Ada salah persepsi atau pemahaman mengenai TKI. Selama ini kebanyakan masyarakat menyebut TKI yang non prosedural adalah TKI ilegal. Padahal, tenaga kerja ilegal bukan sebagai TKI.

"Yang dikatakan TKI ilegal itu sebenarnya bukan TKI. Harus ada pembedaan antara TKI dan bukan TKI," tegas Ketua Apjati Provinsi NTT, John S. Saragih saat ditemui Rabu (24/10/2018).

Lantaran ada perbedaan persepsi sehingga semua yang bermasalah dikategorikan sebagai TKI. "Ada buruh migran yang meninggal di luar negeri semuanya dikategori sebagai TKI ilegal," katanya.

John menyebut ada TKI yang prosedural dengan penempatan jelas dan diberangkatkan oleh PPTKIS. "Ini yang benar dan legal. Sedangkan kalau tidak ada nama di penempatan tentu itu bukan TKI. Ketika ada yang meninggal, bisa dicek apakah nama ada tidak di penempatan? Kalau tidak ada maka itu bukan TKI," tandas John.

Menurutnya, karena yang meninggal itu bukan merupakan TKI maka namanya tidak terdapat di berkas atau dokumen penempatan. "Ini perlu diklarifikasi, sehingga data dan fakta menjadi salah. Seolah-oleh data yang diberikan Nakertrans ke Pemprov juga abu-abu. Di satu sisi itu TKI, tapi dilaporan mati bukan TKI, sehingga data yang meninggal itu mereka katakan seolah-olah TKI, padahal bukan," jelasnya.

John mengatakan seseorang tenaga kerja disebut TKI harus memenuhi persyaratan, seperti terdaftar secara resmi di Dinas Nakertrans kabupaten dan kota, memiliki surat keterangan kesehatan (medical check up), memiliki paspor dan sertifikat BLK (Balai Latihan Kerja). Selain itu, pada dokumen pengiriman TKI ada data diri dari TKI yang bersangkutan.

Dikatakannya, kalau ada orang yang meninggal atau bermasalah di luar negeri tidak bisa disebut TKI kalau namanya tidak terdata. Yang bersangkutan juga tidak bisa disebut TKI ilegal. "Karena TKI ilegal itu, apabila ada nama tetapi dokumennya tidak sesuai," tandasnya.

Lebih lanjut John menjelaskan definisi TKI dan Calon TKI (CTKI) sesuai Permenaker RI Nomor 22 tahun 2014. Menurutnya, CTKI yang selanjutnya disebut TKI adalah warga negera Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten dan kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. Mereka telah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dan hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Halaman
123
Penulis: Adiana Ahmad
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved