Dukung Kepala BPMD Sumba Barat Daya Telusuri Tenaga Ahli Desa Bermain Proyek

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM |TAMBOLAKA - Tenaga ahli desa mendukung keinginan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Alexander Saba Kodi, untuk turun ke lapangan menelusuri informasi tenaga ahli desa bermain proyek.

Pace Saubaki, salah satu tenaga ahli desa kepada wartawan menyatakan mendukung langkah Kepala BMPD SBD, Alexander Saba Kodi melakukan penelusuran lapangan guna memastikan kebenaran atas informasi itu sehingga semua jelas persoalanya. Apakah benar tenaga ahli bermain proyek atau hanya isue.

Hasil penelusuran hendaknya dipublikasikan ke publik agar rakyat mengikutinya dan tenaga ahli juga bekerja dengan tenang.

Baca: BREAKING NEWS: Majelis Hakim MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di 30 TPS di TTS

Menurut Pace, kehadiran tim ahli desa di SBD untuk memberikan pendampingan desa agar perencanaan program kerja berikut pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Karena itu, dirinya menegaskan hanya menjalankan tugas sebagaimana ditetapkan tidak terlibat dalam hal mengerjakan proyek.

Baca: Tahbisan Mgr. Ewal Tepat di HUT Mgr. Kherubim

Ia menambahkan kegiatan desa itu bukan hanya pengadaan lampu sehen tetapi juga berupa pengerjaan jalan, mck dan pembangunan rumah layak huni.

Karena itu ia berharap penelusuran harus menyasar ke semua kegiatan desa guna memastikan tenaga ahli bermain proyek atau tidak.

Bahkan dalam kesempatan itu, mendorong agar persoalan tenaga ahli main proyek tidak hanya menjadi isue liar berkembang tak arah tetapi mendukung aparat penegak hukum mengambil langkah hukum demi menegakan kebenaran dan keadilan atas informasi itu.

Sebelumnya Kepala BPMD SBD, Alexander Saba Kodi mengatakan, akan melakukan penelusuran lapangan untuk mencari tahu kepastian informasi tenaga ahli desa bermain proyek sebagaimana berkembang luas di kalangan masyarakat.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, salah satu modus yang dimainkan tenaga ahli desa selama ini adalah dengan mengulur-mengulur waktu finalisasi rencana kegiatan desa dan penyusunan pertangungjawaban kegiatan (spj) sehingga para kades tak berdaya dan mengiyakan keinginan tenaga ahli desa memasukan program pekerjaan tertentu atau mengerjakan pekerjaan desa tertentu. (*)