Krisis Identitas Kependudukan, Krisis Infrastruktur Warga Negara

Oleh: Dominggus Elcid Li
Peneliti Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) Kupang

POS-KUPANG.COM - Salah satu elemen dasar infrastruktur warga negara adalah identitas kependudukan. Tanpa identitas kependudukan maka warga negara Indonesia terancam berada dalam posisi stateless, atau tidak bernegara.

Berdasarkan data tahun 2016 sebanyak 75% dari 53 juta anak Indonesia belum tercatat dan tidak memiliki akta kelahiran. Dalam riset IRGSC tahun 2018 di salah satu kabupaten kantong buruh migran di Nusa Tenggara Timur (NTT), kami menemukan bahwa sebanyak 36% warga yang bekerja sebagai buruh migran tidak memiliki dokumen kependudukan.

Parahnya di NTT, kombinasi krisis identitas kependudukan bersinergi berhubungan langsung tingginya angka putus sekolah di tingkat SMP. Kondisi ini jelas memprihatinkan, karena dengan tarikan pasar kerja dari berbagai lokasi produksi di dalam dan luar negeri, maka anak-anak terjun bebas ke dalam pasar tenaga kerja.

Celah ini dimanfaatkan oleh mafia perdagangan orang. Anak-anak yang tak beridentitasi adalah target para kriminal. Dalam data perdagangan orang di NTT yang dihimpun IRGSC di NTT dalam tiga tahun (2014-2016), sebanyak 13% korban perdagangan orang adalah anak-anak, dengan celah utama pemalsuan identitas kependudukan.

Anak-anak dan golongan rentan ini menjadi target perdagangan orang baik di kota-kota besar di dalam negeri, maupun negeri jiran. Mereka ini pula yang paling rentan mengalami organ trafficking maupun berbagai model eksploitasi.

Masalah Utama Kaum Miskin

Ketiadaan identitas kependudukan, tak hanya dialami oleh kaum miskin di pedalaman NTT, hal ini juga dialami oleh anak-anak kaum miskin di ibukota republik, di DKI Jakarta (Li 2013), maupun kaum miskin di ibukora Provinsi NTT. Tanpa identitas kependudukan, warga sulit mengakses berbagai layanan dasar maupun berbagai program safety net yang diperuntukan bagi kaum miskin.
Contohnya anak kaum miskin kota di ibukota Jakarta yang hidup dalam kondisi bilokalitas tidak memiliki akses terhadap pendidikan negeri di ibukota, sehingga mereka lebih cenderung masuk di sekolah swasta pinggiran dengan kualitas yang biasanya lebih rendah.
Tanpa identitas kependudukan, kaum miskin ibukota ini pun dianggap tidak berhak menerima program cash transfer dari pemerintah.

Dengan sendirinya upaya pemerintah untuk menegakan keadilan sosial tidak mencapai sasaran, sebab seharusnya sebelum kita berbicara tentang equity, mereka yang hendak ditolong harus ada terlebih dahulu dalam lembar administrasi kependudukan negara.

Selain itu, tanda utama reproduksi sosial kaum miskin kota atau yang miskin tetap miskin meskipun zaman berganti terlihat dari ketiadaan identitas kependudukan untuk golongan yang paling lemah.

Dalam pertemuan di tahun 2013, Ibu Sri, seorang bekas pekerja anak yang masuk ibukota Jakarta pada tahun 1984 tidak memiliki identitas kependudukan apa pun.

Pada tahun 2013, ketika wawancara dilakukan terhadap Ibu Sri, ia masih kesulitan mengurus identitas kependudukan untuk anaknya sendiri. Persoalan kaum miskin ibukota tidak cukup dimengerti dengan baik, sehingga mereka yang marginal ini lebih sering diberikan hukuman daripada dibantu.

Contoh Ibu Sri ini menjelaskan bahwa periode empat dekade tidak serta merta membuat ia lebih mudah diakui sebagai warga negara di ibukota, sebaliknya ia tetap dalam posisi yang sama. Ibu Sri adalah representasi kaum miskin absolut di ibukota.

Revolusi Administrasi Kependudukan

Dalam proyek pengentasan kemiskinan sering kali jumlah angka kaum miskin menjadi perdebatan utama, karena bertambah atau berkurangnya angka kaum miskin menjadi salah satu indikator berhasil atau tidak seorang pemimpin pemerintah--dan kemudian BPS maupun BI menjadi aktor kunci dalam perdebatan terkait angka-angka ini.