Breaking News:

Berita Partai Hanura

Partai Hanura Masih Bergejolak, ini Permintaan TPDI Kepada Jokowi Terkait Jabatan Wiranto

Partai Hanura masih bergejolak, Presiden Jokowi dapat mengevaluasi jabatan Wiranto sebagai Menkopolhukam.

Penulis: Fredrikus Royanto Bau | Editor: Fredrikus Royanto Bau
ISTIMEWA
Menko Polhukam RI, Wiranto 

POS-KUPANG.COM - Presiden Jokowi dapat mengevaluasi jabatan Wiranto sebagai Menkopolhukam terkait kisruh di tubuh Partai Hanura.

Perkembangan perselisihan di tubuh Partai Hanura, mestinya tidak menimbulkan kisruh yang mengganggu proses pencalegan bagi bacaleg Partai Hanura jika semua pihak mengikuti aturan UU dan proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta.

Koordinator TDPI Petrus Selestinus
Koordinator TDPI Petrus Selestinus (ISTIMEWA)

Baca: Kapolres Manggarai: Perbedaan Jangan Sampai Memecah Persatuan

Baca: Bek Kanan Brazil Danilo Dipastikan Tak Dapat Meneruskan Kiprahnya di Rusia. Ini Penyebabnya

Baca: Penampilan Hot Georgina Rodríguez, Pacar Christiano Ronaldo, Saat Nonton Bola

Sejumlah pengurus DPD Partai Hanura Kepri menurunkan foto Oso sebagai tanda dukungan DPD Kepri atas mosi tidak percaya kepada kepemimpinan Oso sebagai Ketum Partai Hanura (KOMPAS.COM/ HADI MAULANA)

Hal ini disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus yang menghubungi POS-KUPANG.COM, Jumat (6/7/2018) siang.

Menurut Advokat Peradi ini, kisruh Partai Hanura semakin melebar ketika Menko Pomhukam Wiranto yang juga selaku Ketua Dewan Pembina Partai Hanura secara terbuka menggunakan jabatan Menko Polhukam mengintervensi independensi KPU, Menkum HAM RI.

Bahkan, lanjutnya, diduga intervensi itu hingga ke Peradilan TUN atas nama rapat-rapat Meko Polhukam atas nama dan demi pengamanan pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Baca: Ketua KPUD SBD dan Saksi Viktori-JOSS Berdebat Sengit soal PSU dua TPS Webar

Baca: Diam-Diam Pengantin Pria Akan Mencari Tahu 3 Hal Ini Sebelum Malam Pertamanya

Baca: Inasgoc Terima Tambahan 22 Sponsor BUMN dan Swasta

poskupangcom
instagram.com/poskupangcom

"Presiden Jokowi bisa saja mengevaluasi kinerja Wiranto, kalau perlu mencopot jabatan Wiranto dari Menkpol Hukam jika jabatannya itu disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis dan  untuk tujuan pragmatis," tegas Putra Flores NTT ini.

UU Partai Politik, demikian Selestinus, sudah mengantisipasi kepengurusan Partai Politik yang mana yang berhak menandatangani semua dokumen administrasi dan hukum Parpol manakala terjadi perselisihan Partai Politik belum terselesaikan baik di Mahkamah Partai Politik maupun di Badan Peradilan Umum/PTUN.

Dalam kasus Hanura, kata dia, Menkum HAM RI dan KPU sepakat bahwa terkait perselisihan  Partai Politik di HANURA maka yang berhak mewakili Hanura adalah Dr. Oesman Sapta, Ketua Umum dan Herry Lontung Siregar Sekretaris Jenderal sebagai Pengurus yang mendapat SK Kepengurusan dan yang terakhir terdaftar di Menkum HAM RI pada tanggal 17 Januari 2018.

Baca: Meskipun Mirip Seragam Ojek Online, Harga Jaket ini Bisa Buat Beli Motor!

Baca: Ternyata Nama Kiper Rusia Disematkan pada Anak Elang di Kebun Binatang Moskow

Baca: Penyerang Inggris Jamie Vardy Diragukan Bisa Tampil versus Swedia

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang dan Sekjen Hery Lontung di Jakarta, Selasa (16/1/2018).(KOMPAS.com/Ihsanuddin)

Namun akhir-akhir ini, lanjutnya, baik Menteri Hukum dan HAM RI maupun KPU RI mendadak berubah sikap, karena dalam waktu yang bersamaan keduanya kembali memberlakukan kepengurusan DPP Partai Hanura pada SK Kepengurusan lama tanggal 12 Oktober 2017 yang Ketua Umumnya Dr. Oesman Sapta dan Sekretatis Jenderalnya, Sarifuddin Sudding.

"Yang nyata-nyata sudah dibatalkan oleh SK Menkum HAM RI tanggal 17 Januari 2018. Artinya SK.

Halaman
123
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved