Berita Politik

Jimmi Sianto: Kepemimpinan Hanura Kembali pada OSO-Sudding

kepengurusan Partai Hanura kembali dipegang Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekjen, Sarifuddin Sudding. Secara kelembagaan, kepengurusan partai

Jimmi Sianto: Kepemimpinan Hanura Kembali pada OSO-Sudding
Pos Kupang/Oby Lewanmeru
Jimmi Sianto,S.E,M.M 

"Sehubungan dengan itu, maka DPP Hanura di Bambu Apus pimpinan Daryanto- Sudding melakukan rapat dengan Menkum dan HAM , kemudian dikeluarkannya SK Kemenkum dan HAM, No: M. HH.AH. 11.01/.56,tanggal 29 Juni 2018, tentang kepengurusan Partai Hanura. Surat ini mengacu pada keputusan PTUN yang menyidangkan sengketa kepengurusan Partai Hanura.

Surat itu menyatakan bahwa kepengurusan Partai Hanura, kembali kepada kepengurusan OSO-Sudding.

"Atas dasar SK Menkum dan HAM?, maka pengurus Hanura berkoordinasi dengan KPU RI kemudian KPU RI mengeluarkan surat. KPU RI. No 639/PB.01.4- SD/KPU/VII/2018, 2 Juli 2018, perihal keputusan kepengurusan DPP Partai Hanura," ujarnya.
Dalam surat itu, lanjut Jimmi, KPU mengatakan, KPU kepengurusan Partai Hanura yang diterima untuk pencalegan DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota adalah Partai Hanura dengan kepengurusan OSO-Sudding.

"Inipun surat keputusan untik tingkat DPD sampai DPC, harus ditandatangani oleh pak OSO-Suding. Adanya surat ini, kita akan berproses untuk pencalegan," ujarnya.
Ketua DPD Partai Hanura. NTT, Kubu OSO-Herry Lontung Siregar, Refafi Gah , M.Pd mengatakan,surat yang dikeluarkan oleh Partai Hanura itu adalah surat intern.

"Keputusan. PTUN itu yang mana agar kembali pada kepengurusan dengan Ketua pak OSO, sedangkan yang bermasalah adalah Sekjen, Sarifuddin Sudding. Kalau ketua umum terima itu, maka Ketua umumlah yang punya hak menentukan siapa Sekjen," kata Refafi.
Dia mengatakan, yang dipersoalkan adalah Sekjen, Sudding, sedangkan Ketua Umum tetap adalah OSO.

"Seluruh ketua DPD di Indonesia yang dipilih OSO itu adalah Ketua DPD Partai Hanura yang sah, karena Ketua Umumnya adalah Pak OSO," katanya.

Dikatakan, selama ini Sudding tidak pernah berkantor sehingga OSO menilai berhalangan tetap dan mengangkat Sekjen pengganti Sudding.

"Tetapi kalau dia banding dan maka DPP Hanura raat dengan Menkum HAM membahas putusan, maka Kepenguruan tetap berlaku yang sebelumnya, yakni kepengurusan OSO -Heri Lontung Siregar yang sah.
Karena itu tidak pengaruh apa-apa," ujarnya.(*)

Tags
Hanura
Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved