Jebakan Komunikasi Elektoral

Refleksi konteks elektoral atas hari komunikasi ke-52

Oleh: Inosentius Mansur
Pemerhati sosial-politik dari Seminari Ritapiret Maumere

POS KUPANG.COM -- Hari Minggu 13 Mei 2018, Gereja Katolik akan memperingati hari komunikasi sedunia ke-52 dengan tema: "Kebenaran akan Memerdekakan Kamu: Berita Palsu dan Jurnalisme Perdamaian". Tema ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan orang kristen dalam menangkal berita palsu (fake news), bohong (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech).

Hal-hal seperti inilah yang telah mengobrak-abrik kebenaran dan memproduksi distorsi yang menyebabkan destabilisasi sosial. Melalui pesan komunikasi ini, Paus Fransiskus mengingatkan umat Katolik agar lebih selektif dan antisipatif terhadap berbagai berita.

Alasannya, seringkali berita tidak menyajikan kebenaran, tetapi menyajikan informasi-informasi yang bertujuan melegitimasi kepentingan pragmatik segelintir orang. Selain itu, pesan Paus juga mengingatkan bahwa hate speech telah bersemi secara masif dalam ruang publik kita.

Relevansi

Tema ini cukup relevan jika direfleksikan dalam konteks politik elektoral kita. Bagaimana tidak, akhir-akhir ini kepentingan parsial menjadi primat dalam diskursus elektoral. Akibatnya, bukan kebenaran lagi yang "diarusutamakan", melainkan "pesanan politik" yang dibekingi sejumlah kekuatan politik-kapitalis.

Komunikasi publik dalam kontestasi politik elektoral pun tidak membantu rakyat untuk memilih figur kredibel, tetapi malah mempromosikan target-target ambisius dari sekelompok orang. Komunikasi publik elektoral diframing dan tidak menawarkan program-program liberatif. Hal seperti dapat kita dalam beberapa hal berikut.

Pertama, debat publik. Kita sudah beberapa kali menyaksikan debat publik, termasuk debat para calon pemimpin Nusa Tenggara Timur. Tentu saja publik mengharapan agar debat publik menghasilkan wacana berkualitas serentak menyodorkan terobosan-terobosan restoratif yang berangkat dari kajian akademik empirik.

Tetapi yang terjadi adalah debat publik itu "datar-datar" saja, tidak secara tajam menganalisis situasi kerakyatan dan tidak menciptakan model pendekatan agar menghasilkan birokrasi produktif. Yang mereka sampaikan hanya bersifat umum, normatif, jauh dari ekspektasi dan tidak representatif.

Persoalan-persoalan yang mestinya dikaji secara serius malah "ditenggelamkan". Amat boleh jadi, calon pemimpin tidak berbicara lugas dan apa adanya karena takut (justru) menjadi blunder yang menyebabkan elektabilitas anjlok.

Namun demikian, sebagai calon pemimpin, mereka mesti percaya diri dan mengelaborasi berbagai persoalan sosial secara argumentatif. Jangan sampai karena takut kalah, komunikasi yang mestinya jujur, lugas dan apa adanya diabaikan karena yang melatari komunikasi itu adalah kalkulasi-kalkulasi pragmatik.

Ketakutan untuk kalah mengeliminasi substansi debat yang sebenarnya. Efeknya, debat publik bukannya menjadi momentum komunikatif: mengkomunikasikan program-program kepada rakyat. Debat publik kini menjadi komunikasi niresensial karena lebih mengutamakan perhitungan politik.

Kedua, komunikasi publik para calon pemimpin seringkali mengabaikan kebenaran. Di sini, komunikasi publik memanipulasi apa yang terjadi demi "melegitimasi" hasrat parsial.

Para aktor yang terlibat dalam komunikasi publik, tidak memposisikan diri sebagai agen kebenaran, tetapi malah menjadi mafia elektoral yang memanipulasi kebenaran sambil secara simultan menciptakan perangkap agar rakyat terjebak dalam framing elektoral.