Hei Para Paslon Pilgub NTT, Anda Jangan Seperti Penegak Hukum Ya

Baca: 10 Hal Unik dari Perempuan Ini Bisa Bikin Pria Kelepek-Kelepek Kepadamu, Ladies

Baca: Ladies! Jangan Lagi Pinjam Lipstik Teman, Anda Bisa Kena Herpes

"Ini yang mesti dieksplor oleh paslon dalam debat nanti. Saya khawatir paslon justru lebih memposisikan diri sebagai aparat penegak hukum dan lupa kalau dia adalah kepala daerah," ujarnya.

Atang mengakui, melalui debat publik dapat melihat bagaimana paslon memiliki program strategis dan apa yang dikerjakan untuk menata birokrasi guna menciptakan good gavernance dalam pemberantasan korupsi.

Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana (Undana), Dr. John Tuba Helan mengatakan, penataan birokrasi yang baik berimplikasi pada upaya pemberantasan korupsi.

Menurut Tuba Helan, tema debat kedua pilgub NTT sangat menyentuh dengan kondisi di NTT, karena itu empat paslon yang berdebat harus benar-benar bisa memanfaatkan momentum debat untuk menyampaikan visi misi dan program berkaitan penataan birokrasi dan pemberantasan korupsi.

"Jika birokrasi ditata dengan baik dan menempatkan orang-orang yang memiliki integritas baik, maka disitulah upaya pemberantasan atau pencegahan korupsi," kata Tuba Helan.

Dikatakan, jika pemimpin dalam menempatkan pejabat dengan ada unsur KKN, maka tentu dalam pelaksanaan tugas,pejabat itu pasti KKN.

"Jadi harus dimulai dari reformasi birokrat dengan penempatan SDM tanpa KKN, maka pemerintahan yang berjalan juga pasti tanpa KKN," katanya. (*)