Hei Para Paslon Pilgub NTT, Anda Jangan Seperti Penegak Hukum Ya

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM |KUPANG - "Dalam debat kedua pilgub NTT ini, saya kira keempat paslon harus lebih memposisikan diri sebagai kepala daerah. Saya kuatir, jangan sampai nanti ada yang posisikan diri seperti aparat penegak hukum,".

Hal ini disampaikan Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang kepada Pos Kupang, Senin (7/5/2018).

Menurut Atang, dalam debat kedua pilgub NTT yang mengambil tema penataan birokrasi dan pemberantasan korupsi merupakan tema yang saling berkaitan satu dan yang lain.

Baca: Lagi, Satlantas Polres Sumtim Amankan Puluhan Kendaraan

Baca: Tunggu 3 Tahun, Juragan Roti di Maumere Akhirnya Dibui 4 Tahun dan Denda Rp 200 Juta

Baca: Heboh! PNS Kelurahan Ini Ditemukan Tak Bernyawa di Sawah

Baca: Ulat Tentara Pernah Serang Bawang Warga Sumlili, Bagaimana Tanda-Tandanya?

"Penataan birokrasi merupakan kata kunci dari upaya pemberantasan korupsi, karens itu jika birokrasi diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas, rekam jejak dan moralitas yang baik tentu mereka akan menjauhkan diri dari praktik korupsi," kata Atang.

Atang mengkuatirkan, ketika debat nanti empat paslon bukannya menyampaikan tentang upaya pemberantasan korupsi, tetapi justru memposisikan diri seperti penegak hukum.

"Karena itu, paslon yang akan membahas tema ini dalam debat nanti harus memposisikan diri sendiri sebagai kepala daerah yang berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi," katanya.

Dikatakan, kepala daerah bukan aparat penegak hukum yang menindak pelaku korupsi dalam tubuh birokrasi.

Karena itu, lanjutnya, jika terjadi kasus korupsi maka ini merupakan kegagalan kepala daerah yang tidak mampu menata birokrasi secara baik.

Baca: Kadis Pendidikan NTT Kasih Jempol ke Suster Marcelina, Karena Hal Ini Guys

Baca: 10 Hal Unik dari Perempuan Ini Bisa Bikin Pria Kelepek-Kelepek Kepadamu, Ladies

Baca: 10 Hal Unik dari Perempuan Ini Bisa Bikin Pria Kelepek-Kelepek Kepadamu, Ladies

Baca: Ladies! Jangan Lagi Pinjam Lipstik Teman, Anda Bisa Kena Herpes

"Ini yang mesti dieksplor oleh paslon dalam debat nanti. Saya khawatir paslon justru lebih memposisikan diri sebagai aparat penegak hukum dan lupa kalau dia adalah kepala daerah," ujarnya.

Atang mengakui, melalui debat publik dapat melihat bagaimana paslon memiliki program strategis dan apa yang dikerjakan untuk menata birokrasi guna menciptakan good gavernance dalam pemberantasan korupsi.

Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana (Undana), Dr. John Tuba Helan mengatakan, penataan birokrasi yang baik berimplikasi pada upaya pemberantasan korupsi.

Menurut Tuba Helan, tema debat kedua pilgub NTT sangat menyentuh dengan kondisi di NTT, karena itu empat paslon yang berdebat harus benar-benar bisa memanfaatkan momentum debat untuk menyampaikan visi misi dan program berkaitan penataan birokrasi dan pemberantasan korupsi.

"Jika birokrasi ditata dengan baik dan menempatkan orang-orang yang memiliki integritas baik, maka disitulah upaya pemberantasan atau pencegahan korupsi," kata Tuba Helan.

Dikatakan, jika pemimpin dalam menempatkan pejabat dengan ada unsur KKN, maka tentu dalam pelaksanaan tugas,pejabat itu pasti KKN.

"Jadi harus dimulai dari reformasi birokrat dengan penempatan SDM tanpa KKN, maka pemerintahan yang berjalan juga pasti tanpa KKN," katanya. (*)